Apa kewajiban hukum perusahaan fintech di Indonesia?
Jawaban lengkap dari tim advokat berpengalaman YAPLegal.id
Perusahaan financial technology (fintech) di Indonesia diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, tergantung jenis layanannya. Berdasarkan POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang LPBBTI (Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi) yang menggantikan POJK 77/2016, fintech P2P lending wajib memperoleh izin OJK dan memenuhi berbagai kewajiban prudensial.
Secara teknis, kewajiban utama perusahaan fintech meliputi: (1) pendaftaran dan perizinan OJK dengan modal disetor minimum Rp2,5 miliar (saat pendaftaran) dan Rp12,5 miliar (saat permohonan izin), (2) pemenuhan rasio TKB90 minimum, (3) pendaftaran PSE di Kominfo, (4) kepatuhan UU PDP dalam pengelolaan data nasabah, (5) laporan keuangan berkala, dan (6) pemenuhan ketentuan POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen. Jumlah platform fintech terdaftar di OJK per 2024 mencapai lebih dari 100 platform aktif.
Berdasarkan regulasi yang berlaku, fintech yang beroperasi tanpa izin OJK dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK). Konsumen fintech ilegal juga tidak mendapat perlindungan hukum dari OJK.
yaplegal.id siap mendampingi perusahaan fintech Anda dalam proses perizinan OJK, penyusunan perjanjian pinjam-meminjam, kebijakan privasi, dan kepatuhan seluruh regulasi yang berlaku. Bangun fintech Anda di atas fondasi hukum yang kuat bersama kami.
Masih Perlu Bantuan?
Hubungi Irzal Nazif, S.H, M.H atau tim advokat kami untuk konsultasi lebih mendalam.
Konsultasi Langsung dengan Advokat
Advokat berlisensi PERADI berpengalaman siap membantu kebutuhan hukum Anda
Artikel Hukum Pilihan
Baca artikel terbaru dari tim advokat YAPLegal.id
Pahami cara kerja SABH di AHU Online Kemenkumham, dasar hukum, tahapan pendirian PT, hingga risiko jika prosedur tidak dipenuhi dengan benar.…
Pelajari cara lapor RUPS ke SABH dengan mudah. Panduan lengkap prosedur, dokumen, dan biaya sesuai peraturan. Pastikan kepatuhan perusahaan Anda.…
Apa itu PT Perorangan? Pelajari definisi, dasar hukum, syarat pendirian, dan perbedaannya dengan PT biasa dalam panduan lengkap ini.…
Istilah Hukum yang Perlu Anda Ketahui
Pelajari pengertian istilah-istilah hukum penting dalam kamus YAPLegal.id
Dokumen & Peraturan Terbaru
Peraturan dan regulasi hukum terkini dari basis data YAPLegal.id
PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JABAR TERHADAP RAPERDA KABUPATENTASIKMALAYA TENTANG APBD KABUPATENTASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2016
DPRD Kabupaten Tasikmalaya
PENETAPAN RENCANA KERJA DPRD KABUPATENTASIKMALAYA TAHUN SIDANG 2016
DPRD Kabupaten Tasikmalaya
PENETAPAN PIMPINAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATENTASIKMALAYA PEMBAHAS LKPJ BUPATI TASIKMALAYA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2015,PEMBAHAS LKPJ MASA JABATAN BUPATI TASIKMALAYA PERIODE TAHUN 2011-2015,PEMBAHAS RAPERDA KABUPATENTASIKMALAYA TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATENTASIKMALAYA TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
DPRD Kabupaten Tasikmalaya
PENETAPAN 5 PIMPINAN KHUSUS DPRD KABUPATENTASIKMALAYA TENTANG 5 RAPERDA KABUPATENTASIKMALAYA
DPRD Kabupaten Tasikmalaya
PENETAPAN PIMPINAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATENTASIKMALAYA PEMBAHAS RAPERDA KABUPATENTASIKMALAYA TENTANG RPJMD KABUPATENTASIKMALAYA TAHUN 2016-2021
DPRD Kabupaten Tasikmalaya
PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JABAR TERHADAP RAPERDA KABUPATENTASIKMALAYA TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNA PERANGKAT DAERAH KABUPATENTASIKMALAYA
DPRD Kabupaten Tasikmalaya
Butuh Konsultasi Hukum Lebih Lanjut?
Terkait: "Apa kewajiban hukum perusahaan fintech di Indonesia?"
Advokat berlisensi PERADI berpengalaman 15+ tahun siap membantu secara personal.
