Apa itu kontrak elektronik dan apakah sah secara hukum di Indonesia?

Kontrak elektronik adalah perjanjian yang dibuat dan ditandatangani melalui media elektronik, tanpa pertemuan fisik antara para pihak. Berdasarkan Pasal 18-22 UU ITE No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 1 Tahun 2024, kontrak elektronik diakui sebagai perjanjian yang sah dan mengikat secara hukum selama memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata.

Secara teknis, agar kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang kuat, disarankan menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) terdaftar Kominfo. PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mengatur lebih lanjut kewajiban keamanan sistem elektronik. Sejak pandemi COVID-19, penggunaan tanda tangan elektronik di Indonesia meningkat lebih dari 300% berdasarkan data Kominfo 2022.

Berdasarkan regulasi yang berlaku, kontrak elektronik yang dibuat antara pelaku usaha dan konsumen juga tunduk pada UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Klausul yang memberatkan konsumen secara sepihak dapat dinyatakan batal demi hukum. Perusahaan teknologi wajib memastikan seluruh Terms of Service dan kontrak digital mereka mematuhi ketentuan ini.

yaplegal.id siap membantu Anda menyusun, mereview, dan memvalidasi kontrak elektronik yang sah secara hukum dan aman bagi bisnis Anda. Konsultasikan kebutuhan kontrak digital Anda kepada konsultan hukum teknologi kami.