Type: KEPUTUSAN PRESIDEN

Refine Search

Document Type

Publication Year

Institution

30 documents found
Sort by:
Newest first Oldest first Title A-Z Most downloaded Most viewed
KEPUTUSAN PRESIDEN 1954

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 114 TAHUN 1954 TENTANG PENGANGKATAN HAKIM PERWIRA PADA PENGADILAN TENTARA DI PADANG

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
239 views
9 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
KEPUTUSAN PRESIDEN 1954

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 115 TAHUN 1954 TENTANG PEMBERHENTIAN HAKIM PERWIRA PADA PENGADILAN TENTARA DI BANJARMASIN

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
238 views
10 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
KEPUTUSAN PRESIDEN 1954

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 116 TAHUN 1954 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN HAKIM PERWIRA PADA PENGADILAN TENTARA DI PONTIANAK DAN BANJARMASIN

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
240 views
11 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
KEPUTUSAN PRESIDEN 1954

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 117 TAHUN 1954 TENTANG PEMBERHENTIAN SEBAGAI HAKIM PERWIRA PADA PENGADILAN TENTARA DI MAKASAR

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
200 views
9 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
KEPUTUSAN PRESIDEN 1954

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 118 TAHUN 1954 TENTANG RALAT ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 1954

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
238 views
9 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
KEPUTUSAN PRESIDEN 1954

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 119 TAHUN 1954 TENTANG PEMBEBANAN PEMBAGIAN UANG

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
198 views
9 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
KEPUTUSAN PRESIDEN 1954

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 120 TAHUN 1954 TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEMENTARA PROPINSI JAWA TENGAH

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
172 views
7 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
KEPUTUSAN PRESIDEN 1954

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 121 TAHUN 1954 TENTANG PERUTUSAN REPUBLIK INDONESIA KE KONPERENSI TAHUNAN ORGANISASI PERBUTUHAN INTERNASIONAL (ILO)

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
168 views
9 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
KEPUTUSAN PRESIDEN 1954

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 122 TAHUN 1954 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
193 views
5 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
KEPUTUSAN PRESIDEN 1954

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 123 TAHUN 1954 TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
199 views
10 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
KEPUTUSAN PRESIDEN 1954

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 111 TAHUN 1954 TENTANG PEMBERHENTIAN KANTOR PEMILIHAN SUMATERA SELATAN

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
117 views
10 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
KEPUTUSAN PRESIDEN 1954

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 112 TAHUN 1954 TENTANG PEMBERHENTIAN HAKIM PERWIRA PADA PENGADILAN TENTARA TINGGI DI JAKARTA

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
128 views
9 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
KEPUTUSAN PRESIDEN 1954

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 113 TAHUN 1954 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN HAKIM PERWIRA PADA MAHKAMAH TENTARA AGUNG INDONESIA

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
95 views
10 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
KEPUTUSAN PRESIDEN 1954

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 1954 TENTANG PENGANKATAN KAPTEN MUCHTAN SEBAGAI HAKIM PERWIRA PENGADILAN TENTARA DI PALEMBANG

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
118 views
9 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
KEPUTUSAN PRESIDEN 1954

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 100 TAHUN 1954 TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PEGAWAI YANG DIPINDAHKAN

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
92 views
10 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
KEPUTUSAN PRESIDEN 1954

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 101 TAHUN 1954 TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH TENTANG KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI DALAM MENJALANKAN KEWAJIBAN NEGARA

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
92 views
8 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
KEPUTUSAN PRESIDEN 1954

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 102 TAHUN 1954 TENTANG PEMBERIAN IZIN MENIMBUN/MENYIMPAN BAHAN-BAHAN CAIR TERMAKSUD DALAM PETROLEUM OPSLAGORDONANTIE

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
113 views
10 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
KEPUTUSAN PRESIDEN 1954

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 1954 TENTANG PEMBERIAN IZIN KEPADA KOTA YOGYAKARTA DALAM PEMAKAIAN LAMBANG

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
123 views
10 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
KEPUTUSAN PRESIDEN 1954

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 1954 TENTANG PERSETUJUAN/IZIN MEMAKAI LAMBANG KOTA BANDUNG

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
136 views
10 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
KEPUTUSAN PRESIDEN 1954

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 105 TAHUN 1954 TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA JAKARTA

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
133 views
10 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
KEPUTUSAN PRESIDEN 1954

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 106 TAHUN 1954 TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
95 views
11 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
KEPUTUSAN PRESIDEN 1954

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 107 TAHUN 1954 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PENGURUS BIRO IRIAN

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
129 views
10 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
KEPUTUSAN PRESIDEN 1954

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 108 TAHUN 1954 TENTANG PEMBERHENTIAN HAKIM PERWIRA DI PENGADILAN TENTARA TINGGI DI SURABAYA

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
86 views
10 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
KEPUTUSAN PRESIDEN 1954

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 109 TAHUN 1954 TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN TENTARA SURABAYA UNTUK MENGADILI ANGGOTA ANGKATAN LAUT KOPRAL J.A. USMANY

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
110 views
9 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
KEPUTUSAN PRESIDEN 1954

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 1954 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI HAKIM PERWIRA PADA PENGADILAN TENTARA

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
105 views
11 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
KEPUTUSAN PRESIDEN 1954

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 1954 TENTANG PENGANGKATAN MR. SOEBAGIO REKSODIPURO SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
115 views
8 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
KEPUTUSAN PRESIDEN 1954

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 85 TAHUN 1954 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS PERTIMBANGAN PAJAK

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
96 views
9 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
KEPUTUSAN PRESIDEN 1954

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 86 TAHUN 1954 TENTANG PENGANGKATAN ABDUL MADJID SEBGAI PANITERA MAJELIS PERTIMABGAN PAJAK

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
103 views
7 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
KEPUTUSAN PRESIDEN 1954

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 1954 TENTANG UANG VAKASI BAGI KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS PERTIMBANGAN PAJAK

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
119 views
9 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
KEPUTUSAN PRESIDEN 1954

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 88 TAHUN 1954 TENTANG PENGANGKATAN JD. MASSY SEBAGAI DIREKTUR BANK NEGARA INDONESIA

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
101 views
9 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document

Sertifikasi BNSP Resmi & Terpercaya dari Ratusan LSP

SPA THERAPIST SENIOR SKM/0945/00019/2/2020/6 Bidang Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Sektor Aktivitas Jasa Lainnya

Sertifikat BNSP SPA THERAPIST SENIOR

Bidang Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya

Sektor Aktivitas Jasa Lainnya

Baca Selengkapnya
SPA Therapist Junior SKM/0945/00019/2/2017/5 Bidang Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Sektor Aktivitas Jasa Lainnya

Sertifikat BNSP SPA Therapist Junior

Bidang Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya

Sektor Aktivitas Jasa Lainnya

Baca Selengkapnya
LAUNDRY ATTENDANT SKM/0945/00009/2/2020/8 Bidang Penyediaan Akomodasi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum

Sertifikat BNSP LAUNDRY ATTENDANT

Bidang Penyediaan Akomodasi

Sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum

Baca Selengkapnya
BELL BOY SKM/0945/00009/2/2020/11 Bidang Penyediaan Akomodasi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum

Sertifikat BNSP BELL BOY

Bidang Penyediaan Akomodasi

Sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum

Baca Selengkapnya
OKUPASI INSTRUKTUR SENIOR SKM/0918/00016/2/2019/6 Bidang Pendidikan Sektor Pendidikan

Sertifikat BNSP OKUPASI INSTRUKTUR SENIOR

Bidang Pendidikan

Sektor Pendidikan

Baca Selengkapnya
FASILITATOR PELATIHAN SKM/0918/00016/3/2019/8 Bidang Pendidikan Sektor Pendidikan

Sertifikat BNSP FASILITATOR PELATIHAN

Bidang Pendidikan

Sektor Pendidikan

Baca Selengkapnya
PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM PELATIHAN SKM/0918/00016/3/2017/2 Bidang Pendidikan Sektor Pendidikan

Sertifikat BNSP PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM PELATIHAN

Bidang Pendidikan

Sektor Pendidikan

Baca Selengkapnya
KKNI kualifikasi 6 Bidang Pelatihan Subbidang Metodologi Pelatihan SKM/0918/00016/1/2019/7 Bidang Pendidikan Sektor Pendidikan

Sertifikat BNSP KKNI kualifikasi 6 Bidang Pelatihan Subbidang Metodologi Pelatihan

Bidang Pendidikan

Sektor Pendidikan

Baca Selengkapnya
KUALIFIKASI 4 PADA BIDANG SUBBIDANG METODOLOGI PELATIHAN SKM/0918/00016/1/2019/5 Bidang Pendidikan Sektor Pendidikan

Sertifikat BNSP KUALIFIKASI 4 PADA BIDANG SUBBIDANG METODOLOGI PELATIHAN

Bidang Pendidikan

Sektor Pendidikan

Baca Selengkapnya
KUALIFIKASI 3 PADA BIDANG PELATIHAN SUBBIDANG METODLOGI PELATIHAN SKM/0918/00016/1/2019/4 Bidang Pendidikan Sektor Pendidikan

Sertifikat BNSP KUALIFIKASI 3 PADA BIDANG PELATIHAN SUBBIDANG METODLOGI PELATIHAN

Bidang Pendidikan

Sektor Pendidikan

Baca Selengkapnya
Reparasi Komponen Utama SKM/1427/00019/3/2018/4 Bidang Reparasi Komputer dan Barang Keperluan Pribadi dan Perlengkapan Rumah Tangga Sektor Aktivitas Jasa Lainnya

Sertifikat BNSP Reparasi Komponen Utama

Bidang Reparasi Komputer dan Barang Keperluan Pribadi dan Perlengkapan Rumah Tangga

Sektor Aktivitas Jasa Lainnya

Baca Selengkapnya
Reparasi Komponen Pendukung SKM/1427/00019/3/2018/3 Bidang Reparasi Komputer dan Barang Keperluan Pribadi dan Perlengkapan Rumah Tangga Sektor Aktivitas Jasa Lainnya

Sertifikat BNSP Reparasi Komponen Pendukung

Bidang Reparasi Komputer dan Barang Keperluan Pribadi dan Perlengkapan Rumah Tangga

Sektor Aktivitas Jasa Lainnya

Baca Selengkapnya