Bagaimana hukum mengatur kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)?

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diatur secara khusus dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. UU ini memberikan perlindungan komprehensif bagi korban KDRT yang mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga.

Secara teknis, pelaku KDRT dalam bentuk kekerasan fisik menghadapi ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal Rp15.000.000. Untuk kekerasan berat yang mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat, ancaman pidana meningkat menjadi maksimal 10 tahun. Data Komnas Perempuan mencatat lebih dari 400.000 kasus KDRT dilaporkan setiap tahunnya di Indonesia, dengan angka sesungguhnya diperkirakan jauh lebih tinggi.

Berdasarkan regulasi yang berlaku, korban KDRT dapat mengajukan permohonan Surat Perintah Perlindungan (SPP) kepada pengadilan dan berhak mendapatkan perlindungan dari kepolisian dalam waktu 1 x 24 jam sejak aduan. Korban juga berhak mendapatkan layanan konseling, pelayanan kesehatan, pendampingan, dan rumah aman.

yaplegal.id siap memberikan pendampingan hukum yang penuh empati bagi korban KDRT, mulai dari pelaporan ke kepolisian, permohonan perlindungan, hingga proses peradilan pidana. Hak Anda untuk hidup bebas dari kekerasan harus ditegakkan — hubungi kami sekarang.