Apa itu warisan dan bagaimana pembagiannya menurut hukum perdata?

Hukum waris mengatur peralihan harta kekayaan seseorang (pewaris) kepada ahli warisnya setelah meninggal dunia. Di Indonesia terdapat 3 sistem hukum waris yang berlaku secara bersamaan: (1) Hukum Waris Perdata (KUHPerdata) bagi WNI non-Muslim, (2) Hukum Waris Islam (Kompilasi Hukum Islam) bagi WNI Muslim, dan (3) Hukum Waris Adat yang bervariasi di setiap daerah.

Secara teknis, berdasarkan KUHPerdata, ahli waris dibagi menjadi 4 golongan: Golongan I (suami/istri dan anak), Golongan II (orang tua dan saudara kandung), Golongan III (keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas), dan Golongan IV (paman, bibi, dan keturunannya). Anak luar kawin yang diakui berhak mendapat 1/3 dari bagian yang seharusnya diterima jika ia anak sah. Sengketa waris merupakan salah satu perkara terbanyak, dengan data MA menunjukkan lebih dari 15.000 perkara waris per tahun.

Berdasarkan regulasi yang berlaku, pewaris dapat menyimpangi ketentuan pembagian waris melalui wasiat (testament), namun tetap harus memenuhi bagian minimum yang tidak dapat dikurangi (legitieme portie) bagi ahli waris tertentu sebagaimana diatur Pasal 913 KUHPerdata.

yaplegal.id siap membantu Anda menyusun wasiat yang sah, menyelesaikan sengketa waris, dan memastikan proses pewarisan berjalan sesuai hukum yang berlaku. Konsultasikan masalah waris Anda secara rahasia bersama advokat kami.