Apa itu keadaan kahar (force majeure) dalam hukum perjanjian?

Keadaan kahar atau force majeure adalah suatu peristiwa di luar kendali dan kemampuan para pihak yang menyebabkan salah satu atau semua pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam perjanjian. Berdasarkan Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata, pihak yang mengalami force majeure dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi selama dapat membuktikan kondisi tersebut.

Secara teknis, doktrin force majeure terbagi menjadi dua: force majeure absolut (menyebabkan pemenuhan prestasi mustahil sama sekali) dan force majeure relatif (menyebabkan pemenuhan prestasi sangat memberatkan namun secara teoritis masih mungkin). Pandemi COVID-19 menjadi katalisator lonjakan klaim force majeure di Indonesia, dengan estimasi lebih dari 50.000 perkara terkait force majeure diklaim pada periode 2020-2022.

Berdasarkan regulasi yang berlaku, pembuktian force majeure membutuhkan beberapa unsur: peristiwa tidak terduga, di luar kendali debitur, tidak ada unsur kesengajaan atau kelalaian, dan hubungan kausal langsung dengan ketidakpemenuhan kewajiban. Penting pula untuk memperhatikan klausul force majeure dalam setiap kontrak bisnis, karena klausul yang lemah sering mempersulit pembuktian di pengadilan.

yaplegal.id siap membantu Anda menyusun klausul force majeure yang kuat dalam kontrak bisnis, serta mendampingi proses hukum jika klaim force majeure dipersengketakan. Konsultasikan kontrak dan permasalahan hukum bisnis Anda di yaplegal.id.