Apa itu hukum ketenagakerjaan dan hak-hak dasar pekerja?

Hukum ketenagakerjaan adalah bidang hukum bisnis yang mengatur hubungan antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah dalam konteks hubungan kerja. Landasan utamanya adalah UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah melalui UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 beserta peraturan turunannya.

Secara teknis, hak-hak dasar pekerja meliputi: (1) upah minimum sesuai UMP/UMR yang ditetapkan per tahun, (2) cuti tahunan minimal 12 hari per tahun setelah bekerja 1 tahun, (3) jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, (4) pesangon minimal 1 bulan upah per tahun masa kerja, (5) perlindungan dari PHK sepihak tanpa alasan yang sah. Data BPS 2024 mencatat angkatan kerja Indonesia mencapai 147 juta jiwa, menunjukkan betapa luasnya cakupan hukum ketenagakerjaan.

Berdasarkan regulasi yang berlaku, sengketa hubungan industrial diselesaikan melalui mekanisme bipartit (musyawarah internal), tripartit/mediasi Disnaker, dan apabila tidak berhasil, dibawa ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) berdasarkan UU No. 2 Tahun 2004.

yaplegal.id siap membantu pekerja maupun pengusaha dalam memahami dan menegakkan hak-hak ketenagakerjaan. Dari penyusunan PKB, penanganan PHK, hingga gugatan di PHI, konsultan hukum bisnis kami siap mendampingi Anda.