Apa tanggung jawab direksi dan komisaris PT secara hukum?

Tanggung jawab direksi dan komisaris Perseroan Terbatas (PT) diatur secara tegas dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sehari-hari, sementara komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan direksi.

Secara teknis, direksi menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip fiduciary duty yang meliputi duty of care (kehati-hatian) dan duty of loyalty (kesetiaan pada kepentingan perseroan). Berdasarkan Pasal 97 UU PT, direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi dan tanggung renteng atas kerugian perseroan apabila terbukti bersalah atau lalai. Prinsip Business Judgment Rule memberikan perlindungan kepada direksi yang mengambil keputusan bisnis dengan itikad baik dan berdasarkan informasi yang cukup.

Berdasarkan regulasi yang berlaku, terdapat 5 situasi di mana tanggung jawab direksi dapat menembus batas korporasi (piercing the corporate veil): perbuatan melawan hukum, pencampuran aset pribadi dengan aset perseroan, kepailitan akibat kelalaian, dan pelanggaran terhadap anggaran dasar. Kasus Mahkamah Agung menunjukkan tren meningkatnya piercing the corporate veil dalam 30% perkara kepailitan yang melibatkan kelalaian direksi.

yaplegal.id siap memberikan pendampingan hukum bagi direksi dan komisaris dalam memahami batasan tanggung jawab, menyusun tata kelola korporasi yang baik, dan menghadapi tuntutan hukum dari pemegang saham. Lindungi diri Anda secara hukum bersama yaplegal.id.