Apa yang dimaksud hukum teknologi informasi di Indonesia?

Hukum teknologi informasi adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur penggunaan, pengembangan, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi. Di Indonesia, landasan utamanya adalah UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diubah dua kali, terakhir melalui UU No. 1 Tahun 2024.

Secara teknis, ruang lingkup hukum TI mencakup transaksi elektronik, tanda tangan elektronik, dokumen elektronik, kejahatan siber (cybercrime), perlindungan data pribadi, dan konten digital. Data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat lebih dari 2.200 insiden siber terjadi di Indonesia sepanjang 2023, menunjukkan betapa pentingnya kepastian hukum di ruang digital.

Berdasarkan regulasi yang berlaku, pelaku usaha digital wajib memenuhi sejumlah kewajiban hukum seperti pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) berdasarkan PP No. 71 Tahun 2019, serta mematuhi ketentuan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

yaplegal.id siap membantu perusahaan Anda memahami dan mematuhi seluruh ketentuan hukum teknologi informasi yang berlaku di Indonesia. Dari konsultasi UU ITE hingga penyusunan kebijakan privasi, tim ahli kami siap mendampingi Anda.