Apa itu cybercrime dan jenis-jenisnya menurut hukum Indonesia?

Cybercrime atau kejahatan siber adalah tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan, atau sistem elektronik sebagai sarana maupun objek kejahatan. Berdasarkan UU ITE No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 1 Tahun 2024 dan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru, hukum Indonesia telah mengatur berbagai bentuk kejahatan siber.

Secara teknis, jenis-jenis cybercrime yang diatur dalam hukum Indonesia meliputi: (1) Akses ilegal (unauthorized access) — Pasal 30 UU ITE, ancaman 6-8 tahun; (2) Penyadapan ilegal — Pasal 31, ancaman 10 tahun; (3) Manipulasi data/sistem — Pasal 32-33, ancaman 8-10 tahun; (4) Penyebaran konten ilegal — Pasal 27-28; (5) Phishing dan social engineering; (6) Ransomware. BSSN melaporkan terdapat lebih dari 1,6 miliar anomali trafik siber di Indonesia sepanjang tahun 2023.

Berdasarkan regulasi yang berlaku, dalam penanganan kasus cybercrime, bukti digital memiliki kedudukan yang sama dengan alat bukti konvensional sebagaimana diatur Pasal 5 UU ITE. Pengumpulan dan pemeliharaan bukti digital (digital forensics) harus dilakukan sesuai prosedur agar dapat diterima di persidangan.

yaplegal.id siap mendampingi Anda baik sebagai korban kejahatan siber yang memerlukan pemulihan hukum, maupun sebagai perusahaan yang ingin membangun kerangka hukum pertahanan siber yang kuat. Hubungi konsultan hukum teknologi informasi kami.