Apa sanksi pidana dalam UU ITE yang perlu diketahui?

Berdasarkan UU ITE No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2024, terdapat sejumlah sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan siber maupun penyebaran konten ilegal. Perubahan terbaru melalui UU No. 1 Tahun 2024 bertujuan mempertegas unsur pidana agar tidak multitafsir.

Secara teknis, beberapa ketentuan pidana penting dalam UU ITE antara lain: Pasal 27 (konten melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan, pemerasan) dengan ancaman penjara hingga 6 tahun dan denda hingga Rp1 miliar; Pasal 28 (berita bohong/hoaks) dengan ancaman 6 tahun penjara; serta Pasal 30-31 (akses ilegal dan penyadapan) dengan ancaman 8 tahun penjara. Jumlah laporan UU ITE ke Polri mencapai rata-rata 1.500 hingga 2.000 kasus per tahun.

Dalam praktiknya, kasus UU ITE yang paling sering terjadi adalah pencemaran nama baik melalui media sosial dan penyebaran hoaks. Penting dipahami bahwa UU No. 1 Tahun 2024 menambahkan klausul bahwa delik penghinaan dan pencemaran nama baik bersifat delik aduan absolut, sehingga tidak dapat diproses tanpa pengaduan dari korban langsung.

yaplegal.id siap membantu Anda baik sebagai pelapor maupun terlapor dalam kasus UU ITE. Tim advokat kami berpengalaman menangani perkara siber dan memastikan hak-hak hukum Anda terlindungi sepenuhnya.