Apa itu perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata?
Jawaban lengkap dari tim advokat berpengalaman YAPLegal.id
Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam hukum perdata Indonesia diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Konsep PMH telah berkembang jauh melampaui sekadar pelanggaran terhadap aturan tertulis.
Secara teknis, untuk dapat mengajukan gugatan PMH, penggugat harus membuktikan 4 unsur kumulatif: (1) adanya perbuatan yang melanggar hukum, (2) adanya kesalahan atau kelalaian pelaku, (3) adanya kerugian yang nyata diderita penggugat, dan (4) adanya hubungan kausal (sebab-akibat) antara perbuatan dan kerugian. Dalam praktiknya, gugatan PMH merupakan instrumen hukum yang paling fleksibel dan sering digunakan, dengan lebih dari 100.000 gugatan PMH diajukan setiap tahunnya.
Berdasarkan regulasi yang berlaku, ganti rugi dalam PMH mencakup kerugian materiil (biaya aktual, kehilangan pendapatan) dan kerugian immateriil (reputasi, kesakitan psikis). Sejak Putusan Mahkamah Agung No. 3838 K/Pdt/2002, pelanggaran norma kepatutan dan kesusilaan juga termasuk dalam kategori PMH.
yaplegal.id siap membantu Anda mengidentifikasi unsur PMH dalam kasus Anda, menyusun gugatan yang kuat, menghitung kerugian secara komprehensif, dan mendampingi proses persidangan. Dapatkan ganti rugi yang adil bersama advokat kami.
Masih Perlu Bantuan?
Hubungi Irzal Nazif, S.H, M.H atau tim advokat kami untuk konsultasi lebih mendalam.
Konsultasi Langsung dengan Advokat
Advokat berlisensi PERADI berpengalaman siap membantu kebutuhan hukum Anda
Artikel Hukum Pilihan
Baca artikel terbaru dari tim advokat YAPLegal.id
Pelajari langkah hukum menghadapi wanprestasi mitra usaha. Panduan lengkap dari dasar hukum hingga gugatan perdata. Konsultasi dengan pengacara bisnis profesional.…
Panduan lengkap cara mengurus sertifikat tanah atas nama orang tua yang sudah meninggal. Simak syarat, prosedur, dan biaya waris tanah di Indonesia.…
Pelajari cara membuat kontrak bisnis yang sah dan kuat di mata hukum Indonesia. Panduan lengkap dari advokat bisnis mencakup syarat sah, klausul penting, dan tips menghindari wanprestasi.…
Istilah Hukum yang Perlu Anda Ketahui
Pelajari pengertian istilah-istilah hukum penting dalam kamus YAPLegal.id
Dokumen & Peraturan Terbaru
Peraturan dan regulasi hukum terkini dari basis data YAPLegal.id
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengguna Standar Akuntansi Keuangan Internasional di Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah dan Produk Suretyship atau Suretyship Syariah
Otoritas Jasa Keuangan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
Otoritas Jasa Keuangan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi
Otoritas Jasa Keuangan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun
Otoritas Jasa Keuangan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 36/POJK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 /POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
Otoritas Jasa Keuangan
Butuh Konsultasi Hukum Lebih Lanjut?
Terkait: "Apa itu perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata?"
Advokat berlisensi PERADI berpengalaman 15+ tahun siap membantu secara personal.
