Apa itu kepailitan dan bagaimana prosesnya di Indonesia?
Jawaban lengkap dari tim advokat berpengalaman YAPLegal.id
Kepailitan adalah sita umum atas seluruh kekayaan debitur yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), permohonan pailit dapat diajukan oleh debitur sendiri, kreditur, atau jaksa (untuk kepentingan umum).
Secara teknis, syarat pengajuan permohonan pailit adalah debitur memiliki minimal 2 kreditur dan tidak membayar lunas setidaknya 1 utang yang telah jatuh waktu. Proses kepailitan harus diputus oleh Pengadilan Niaga dalam waktu 60 hari sejak permohonan didaftarkan. Alternatifnya, debitur dapat mengajukan PKPU untuk merestrukturisasi utang, dengan batas waktu 45 hari untuk PKPU sementara dan dapat diperpanjang hingga 270 hari.
Dalam praktiknya, kepailitan bukan semata-mata akhir dari bisnis. Banyak perusahaan berhasil keluar dari kondisi insolven melalui homologasi rencana perdamaian dalam proses PKPU. Data Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menunjukkan rata-rata 200-250 permohonan pailit/PKPU diajukan setiap tahunnya.
yaplegal.id siap mendampingi Anda dalam proses kepailitan maupun PKPU, baik sebagai debitur yang ingin merestrukturisasi utang maupun kreditur yang ingin mengamankan piutangnya. Hubungi konsultan hukum bisnis kami untuk strategi terbaik.
Masih Perlu Bantuan?
Hubungi Yoni Apriyanto, S.H, M.H atau tim advokat kami untuk konsultasi lebih mendalam.
Artikel Hukum Pilihan
Baca artikel terbaru dari tim advokat YAPLegal.id
Pahami cara kerja SABH di AHU Online Kemenkumham, dasar hukum, tahapan pendirian PT, hingga risiko jika prosedur tidak dipenuhi dengan benar.โฆ
Pelajari cara lapor RUPS ke SABH dengan mudah. Panduan lengkap prosedur, dokumen, dan biaya sesuai peraturan. Pastikan kepatuhan perusahaan Anda.โฆ
Apa itu PT Perorangan? Pelajari definisi, dasar hukum, syarat pendirian, dan perbedaannya dengan PT biasa dalam panduan lengkap ini.โฆ
Istilah Hukum yang Perlu Anda Ketahui
Pelajari pengertian istilah-istilah hukum penting dalam kamus YAPLegal.id
Dokumen & Peraturan Terbaru
Peraturan dan regulasi hukum terkini dari basis data YAPLegal.id
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 213 TAHUN 1951 TENTANG PENUGASAN PEJABAT-PEJABAT PEMERINTAH UNTUK MEMENUHI UNDANGAN INTERNATIONAL LABOUR OFFICE DI GENEVA
Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 215 TAHUN 1951 TENTANG PEMINDAHAN PERIODIK PIMPINAN TINGGI DI KALANGAN ANGKATAN DARAT
Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 217 TAHUN 1951 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEPADA BEKAS MENTERI KEHAKIMAN
Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 218 TAHUN 1951 TENTANG PENUNJUKAN WAKIL KEMENTERIAN PERTAHANAN UNTUK DUDUK SEBAGAI ANGGOTA PANITIA NEGARA URUSAN PERTAMBANGAN
Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 219 TAHUN 1951 TENTANG PEMBENTUKAN DELEGASI UTNUK MEWAKILI REPUBLIK INDONESIA DALAM KONPERENSI FOOD AGRICULTURAL ORGANIZATION
Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 220 TAHUN 1951 TENTANG PENGIRIMAN DELEGASI ISTIMEWA KE PARIS UNTUK MENGHADIRI SIDANG UMUM BIASA KE 6 DARI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
Butuh Konsultasi Hukum Lebih Lanjut?
Terkait: "Apa itu kepailitan dan bagaimana prosesnya di Indonesia?"
Advokat berlisensi PERADI berpengalaman 15+ tahun siap membantu secara personal.