Bagaimana hukum mengatur pendirian dan operasional startup di Indonesia?

Berdasarkan regulasi yang berlaku, startup di Indonesia umumnya didirikan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) yang diatur oleh UU No. 40 Tahun 2007 jo. UU Cipta Kerja 2020. Untuk startup teknologi yang menerima pendanaan asing, berlaku ketentuan Daftar Negatif Investasi (DNI) yang kini telah diliberalisasi melalui Perpres No. 10 Tahun 2021.

Secara teknis, legalitas startup yang lengkap mencakup setidaknya 8 dokumen/izin utama: (1) Akta Pendirian PT dari notaris, (2) SK Kemenkumham, (3) NPWP Badan, (4) NIB (Nomor Induk Berusaha) melalui OSS, (5) Izin usaha sektoral (fintech: OJK; e-commerce: SIUPMSE; PSE: Kominfo), (6) Perjanjian investasi (SHA, CSPA, SAFE Note), (7) Kebijakan privasi dan Terms of Service sesuai UU PDP, serta (8) Pendaftaran HAKI (merek, hak cipta). Proses lengkap dapat memakan waktu 1-3 bulan dan biaya mulai dari Rp15 juta.

Dalam praktiknya, banyak startup mengabaikan aspek legalitas di awal, yang kemudian menjadi hambatan serius saat menjalani proses due diligence dari investor. Sebagian besar term sheet investor mensyaratkan legalitas yang bersih sebagai prasyarat pencairan dana.

yaplegal.id adalah mitra hukum bisnis terpercaya bagi startup Indonesia. Dari pendirian perusahaan, penyusunan shareholders agreement, term sheet review, hingga compliance regulasi teknologi, kami siap mendampingi perjalanan bisnis digital Anda.