Apa tanggung jawab direksi dan komisaris PT secara hukum?

Tanggung jawab direksi dan komisaris Perseroan Terbatas (PT) diatur secara tegas dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sehari-hari, sementara komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan direksi.Secara teknis,

Apa itu legal audit dan mengapa penting bagi perusahaan?

Legal audit atau due diligence hukum adalah proses pemeriksaan, analisis, dan evaluasi menyeluruh terhadap dokumen dan posisi hukum suatu perusahaan. Meskipun tidak diatur dalam satu undang-undang khusus, kewajiban legal audit secara implisit timbul dari berbagai regulasi seperti UU No. 40 Tahun 200

Bagaimana hukum mengatur pendirian dan operasional startup di Indonesia?

Berdasarkan regulasi yang berlaku, startup di Indonesia umumnya didirikan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) yang diatur oleh UU No. 40 Tahun 2007 jo. UU Cipta Kerja 2020. Untuk startup teknologi yang menerima pendanaan asing, berlaku ketentuan Daftar Negatif Investasi (DNI) yang kini telah dilibe

Apa itu perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata?

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam hukum perdata Indonesia diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Konsep PMH telah berkembang jauh melampaui sekadar pelan

Bagaimana cara mendaftarkan merek dagang di Indonesia?

Pendaftaran merek dagang di Indonesia diatur oleh UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek yang terdaftar memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk menggunakan merek tersebut dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa selama 10 tahun dan dapat diperpanjang tanpa b

Apa itu hukum ketenagakerjaan dan hak-hak dasar pekerja?

Hukum ketenagakerjaan adalah bidang hukum bisnis yang mengatur hubungan antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah dalam konteks hubungan kerja. Landasan utamanya adalah UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah melalui UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 beserta peraturan turunanny

Apa itu warisan dan bagaimana pembagiannya menurut hukum perdata?

Hukum waris mengatur peralihan harta kekayaan seseorang (pewaris) kepada ahli warisnya setelah meninggal dunia. Di Indonesia terdapat 3 sistem hukum waris yang berlaku secara bersamaan: (1) Hukum Waris Perdata (KUHPerdata) bagi WNI non-Muslim, (2) Hukum Waris Islam (Kompilasi Hukum Islam) bagi WNI M

Apa itu perjanjian pranikah dan bagaimana membuatnya secara sah?

Perjanjian pranikah atau perjanjian perkawinan adalah kesepakatan tertulis antara calon suami dan istri yang mengatur pemisahan harta kekayaan dalam perkawinan. Berdasarkan Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diinterpretasikan ulang melalui Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, per

Bagaimana hukum mengatur kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)?

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diatur secara khusus dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. UU ini memberikan perlindungan komprehensif bagi korban KDRT yang mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga.Secara teknis, pelaku KDRT

Apa itu kepailitan dan bagaimana prosesnya di Indonesia?

Kepailitan adalah sita umum atas seluruh kekayaan debitur yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), permohonan pailit dapat diajukan oleh debitur se

Bagaimana proses perceraian dan pembagian harta secara hukum?

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. UU No. 16 Tahun 2019, perceraian di Indonesia hanya dapat dilakukan melalui sidang pengadilan. Bagi pasangan beragama Islam, gugatan diajukan ke Pengadilan Agama, sementara bagi non-Muslim diajukan ke Pengadilan Negeri.Secara teknis, ada dua jen

Apa itu tindak pidana korupsi dan apa sanksinya?

Tindak pidana korupsi di Indonesia diatur secara khusus dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi didefinisikan sebagai perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, mencakup suap, gratifikasi, penggelapan dalam jaba

Apa itu keadaan kahar (force majeure) dalam hukum perjanjian?

Keadaan kahar atau force majeure adalah suatu peristiwa di luar kendali dan kemampuan para pihak yang menyebabkan salah satu atau semua pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam perjanjian. Berdasarkan Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata, pihak yang mengalami force majeure dibebaskan dari kewajiban m

Apa itu hak kekayaan intelektual dan bagaimana perlindungannya?

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pencipta, penemu, atau pemilik karya atas hasil karya intelektual mereka. Di Indonesia, sistem perlindungan HKI diatur melalui beberapa undang-undang, antara lain UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, UU No. 20 Tahun

Apa itu wanprestasi dalam hukum perdata dan bagaimana mengatasinya?

Wanprestasi adalah kondisi di mana salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati. Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata, pihak yang wanprestasi dapat dituntut untuk membayar ganti rugi, bunga, dan biaya yang timbul akibat kelalaiannya tersebut.

Apa itu sengketa bisnis dan bagaimana cara penyelesaiannya?

Sengketa bisnis adalah perselisihan yang timbul antara para pelaku usaha akibat perbedaan penafsiran, wanprestasi (ingkar janji), atau perbuatan melawan hukum dalam konteks hubungan komersial. Berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, para pihak memilik