Apa kewajiban hukum perusahaan fintech di Indonesia?

Perusahaan financial technology (fintech) di Indonesia diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, tergantung jenis layanannya. Berdasarkan POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang LPBBTI (Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi) yang menggantikan POJK 77/2016, fintech P2P l

Apa itu cybercrime dan jenis-jenisnya menurut hukum Indonesia?

Cybercrime atau kejahatan siber adalah tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan, atau sistem elektronik sebagai sarana maupun objek kejahatan. Berdasarkan UU ITE No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 1 Tahun 2024 dan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru, hukum Indonesia telah menga

Apa itu perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata?

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam hukum perdata Indonesia diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Konsep PMH telah berkembang jauh melampaui sekadar pelan

Apa itu warisan dan bagaimana pembagiannya menurut hukum perdata?

Hukum waris mengatur peralihan harta kekayaan seseorang (pewaris) kepada ahli warisnya setelah meninggal dunia. Di Indonesia terdapat 3 sistem hukum waris yang berlaku secara bersamaan: (1) Hukum Waris Perdata (KUHPerdata) bagi WNI non-Muslim, (2) Hukum Waris Islam (Kompilasi Hukum Islam) bagi WNI M

Apa itu penipuan online dan bagaimana penanganan hukumnya?

Penipuan online adalah tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum dengan cara menipu korban. Di Indonesia, penipuan online dapat dijerat dengan dua instrumen hukum sekaligus: Pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman pidana maksimal 4

Apa itu perjanjian pranikah dan bagaimana membuatnya secara sah?

Perjanjian pranikah atau perjanjian perkawinan adalah kesepakatan tertulis antara calon suami dan istri yang mengatur pemisahan harta kekayaan dalam perkawinan. Berdasarkan Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diinterpretasikan ulang melalui Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, per

Bagaimana hukum mengatur kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)?

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diatur secara khusus dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. UU ini memberikan perlindungan komprehensif bagi korban KDRT yang mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga.Secara teknis, pelaku KDRT

Apa itu kontrak elektronik dan apakah sah secara hukum di Indonesia?

Kontrak elektronik adalah perjanjian yang dibuat dan ditandatangani melalui media elektronik, tanpa pertemuan fisik antara para pihak. Berdasarkan Pasal 18-22 UU ITE No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 1 Tahun 2024, kontrak elektronik diakui sebagai perjanjian yang sah dan mengikat secara hukum selama meme

Bagaimana proses perceraian dan pembagian harta secara hukum?

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. UU No. 16 Tahun 2019, perceraian di Indonesia hanya dapat dilakukan melalui sidang pengadilan. Bagi pasangan beragama Islam, gugatan diajukan ke Pengadilan Agama, sementara bagi non-Muslim diajukan ke Pengadilan Negeri.Secara teknis, ada dua jen

Apa itu tindak pidana korupsi dan apa sanksinya?

Tindak pidana korupsi di Indonesia diatur secara khusus dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi didefinisikan sebagai perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, mencakup suap, gratifikasi, penggelapan dalam jaba

Apa itu keadaan kahar (force majeure) dalam hukum perjanjian?

Keadaan kahar atau force majeure adalah suatu peristiwa di luar kendali dan kemampuan para pihak yang menyebabkan salah satu atau semua pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam perjanjian. Berdasarkan Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata, pihak yang mengalami force majeure dibebaskan dari kewajiban m

Apa itu wanprestasi dalam hukum perdata dan bagaimana mengatasinya?

Wanprestasi adalah kondisi di mana salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati. Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata, pihak yang wanprestasi dapat dituntut untuk membayar ganti rugi, bunga, dan biaya yang timbul akibat kelalaiannya tersebut.