Apa Risiko Hukum Jika Perusahaan Tidak Menarik Pajak Penghasilan (PPh) dari Karyawan?
Jawaban lengkap dari tim advokat berpengalaman YAPLegal.id
Kewajiban pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan merupakan tanggung jawab penuh perusahaan sebagai pemotong pajak.
Apabila perusahaan lalai atau sengaja tidak memotong dan menyetorkan PPh 21, maka dapat dikenai sanksi berupa bunga, denda administrasi, hingga pengenaan pidana pajak berdasarkan UU KUP dan UU HPP.
Risiko tambahannya adalah audit pajak, koreksi fiskal, serta beban reputasi terhadap kepatuhan perusahaan.
Solusi preventifnya adalah menerapkan sistem payroll terintegrasi dengan mekanisme pemotongan pajak otomatis dan didampingi oleh konsultan pajak yang tersertifikasi.
Masih Perlu Bantuan?
Hubungi Assoc.Prof. Dr. Ahmad, S.H., M.H., M.M atau tim advokat kami untuk konsultasi lebih mendalam.
Konsultasi Langsung dengan Advokat
Advokat berlisensi PERADI berpengalaman siap membantu kebutuhan hukum Anda
Pengacara/Advokat berpengalaman yang memimpin firma dengan keahlian dalam memberikan legal opini, due diligence, dan menangani litigasi kompleks di berbagai bidang hukum.
Kombinasi unik dari latar belakang teknik dan hukum, mengkhususkan diri dalam cyber law, intellectual property, dan aspek hukum teknologi informasi.
Advokat berpengalaman dan dosen pascasarjana dengan spesialisasi hukum tata negara. Menggabungkan praktik hukum dengan penelitian akademis untuk memberikan perspektif komprehensif dalam konstitusi, administrasi negara, dan kebijakan publik.
Ahli hukum berpengalaman dengan spesialisasi dalam hukum pidana, administrasi negara, dan penegakan hukum. Memberikan konsultasi strategis untuk kasus-kasus kompleks dan sensitif.
Artikel Hukum Pilihan
Baca artikel terbaru dari tim advokat YAPLegal.id
Pahami hak karyawan jika di PHK sepihak, prosedur hukum, pesangon, dan langkah yang dapat ditempuh sesuai aturan ketenagakerjaan.…
Pelajari cara daftarkan merek dagang di Indonesia, syarat, biaya, tahapan, dan dasar hukum agar perlindungan merek lebih maksimal.…
Panduan lengkap cara melaporkan penipuan online ke polisi: dokumen yang disiapkan, jalur laporan, pasal yang berlaku, dan langkah hukum yang efektif.…
Istilah Hukum yang Perlu Anda Ketahui
Pelajari pengertian istilah-istilah hukum penting dalam kamus YAPLegal.id
Dokumen & Peraturan Terbaru
Peraturan dan regulasi hukum terkini dari basis data YAPLegal.id
SURAT EDARAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR SE 8 TAHUN 2021 TENTANG PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN ORANG DENGAN TRANSPORTASI DARAT DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TENTANG PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN ORANG DENGAN TRANSPORTASI DARAT DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
Kementerian Perhubungan
SURAT EDARAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR SE 10 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANA PERJALANAN ORANG DALAM NEGERI DENGAN TRANSPORTASI UDARA DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) TENTANG PETUNJUK PELAKSANA PERJALANAN ORANG DALAM NEGERI DENGAN TRANSPORTASI UDARA DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
Kementerian Perhubungan
SURAT EDARAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR SE 11 TAHUN 2021 TENTANG PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN ORANG DENGAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) TENTANG PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN ORANG DENGAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
Kementerian Perhubungan
SURAT EDARAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR SE 12 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANA PERJALANAN INTERNASIONAL DENGAN TRANSPORTASI UDARA DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) TENTANG PETUNJUK PELAKSANA PERJALANAN INTERNASIONAL DENGAN TRANSPORTASI UDARA DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
Kementerian Perhubungan
SURAT EDARAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR SE 15 TAHUN 2021 TENTANG TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PENGANGKATAN PEJABAT ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL MELALUI MEKANISME PENYETARAAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TENTANG TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PENGANGKATAN PEJABAT ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL MELALUI MEKANISME PENYETARAAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Kementerian Perhubungan
SURAT EDARAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR SE 17 TAHUN 2021 TENTANG PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN ORANG DENGAN TRANSPORTASI DARAT PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TENTANG PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN ORANG DENGAN TRANSPORTASI DARAT PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
Kementerian Perhubungan
Butuh Konsultasi Hukum Lebih Lanjut?
Terkait: "Apa Risiko Hukum Jika Perusahaan Tidak Menarik Pajak Penghasilan (PPh) dari Kary…"
Advokat berlisensi PERADI berpengalaman 15+ tahun siap membantu secara personal.
