Apakah Direktur Perusahaan Bisa Dipidana Atas Tindakan Korporasi?

Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 97 ayat (3), direktur dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi bila terbukti bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Lebih lanjut, UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU Pasal 6 menegaskan bahwa pengurus korporasi dapat dipidana jika terlibat atau lalai mencegah tindak pidana pencucian uang.

Prinsip piercing the corporate veil memungkinkan pengadilan menembus batas pertanggungjawaban korporasi untuk menjangkau individu di belakangnya. Hal ini terjadi ketika direktur terbukti melakukan gross negligence, penyalahgunaan wewenang, atau tindakan yang merugikan perusahaan dan pihak ketiga.

Direktur wajib menerapkan prinsip fiduciary duty sesuai Pasal 97 ayat (2) UU PT yang mencakup kewajiban kehati-hatian (duty of care) dan kesetiaan (duty of loyalty). Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat berujung pada tuntutan pidana, terutama dalam kasus korupsi, penggelapan, atau tindak pidana lingkungan.

Sistem corporate governance yang kuat dengan dokumentasi lengkap atas setiap keputusan bisnis menjadi perlindungan utama direktur. Business judgment rule melindungi direktur dari tuntutan sepanjang keputusan diambil dengan itikad baik, informasi memadai, dan demi kepentingan terbaik perusahaan.

Asuransi Directors and Officers (D&O) memberikan perlindungan finansial terhadap tuntutan hukum yang dihadapi direktur dalam menjalankan tugasnya. Polis ini mencakup biaya pembelaan hukum dan ganti rugi yang dapat mencapai puluhan miliar rupiah.