Apa Saja Kewajiban Hukum Perusahaan Fintech dalam Mengelola Data Pribadi?

UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) mewajibkan perusahaan fintech menerapkan perlindungan data yang ketat. Pasal 21 mengatur kewajiban pengendali data pribadi untuk menerapkan governance framework, termasuk penunjukan Data Protection Officer (DPO) untuk perusahaan dengan pemrosesan data dalam skala besar.

Perusahaan fintech harus memperoleh persetujuan eksplisit (explicit consent) dari subjek data sebelum memproses data pribadi sesuai Pasal 8 UU PDP. Consent harus spesifik, terinformasi, dan dapat dicabut sewaktu-waktu. Pemrosesan data sensitif seperti data biometrik dan keuangan memerlukan persetujuan terpisah dengan standar perlindungan yang lebih tinggi.

Kewajiban teknis mencakup implementasi enkripsi end-to-end, access control, dan audit trail untuk setiap aktivitas pemrosesan data. Pasal 34 UU PDP mewajibkan pelaporan insiden kebocoran data dalam 72 jam kepada otoritas dan 24 jam kepada subjek data yang terdampak.

Sanksi pelanggaran sangat berat, dengan denda administratif hingga Rp 50 miliar atau 4% dari omzet tahunan sesuai Pasal 67 UU PDP. Sanksi pidana dapat mencapai 6 tahun penjara dan denda Rp 6 miliar untuk pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja.

Strategi compliance meliputi penyusunan privacy policy yang sesuai regulasi, implementasi privacy by design dalam pengembangan sistem, dan pelatihan berkala kepada seluruh karyawan. Sertifikasi ISO 27001 dan SOC 2 dapat menjadi bukti penerapan best practices dalam pengelolaan keamanan informasi.