Apa sanksi hukum jika perusahaan gagal lapor pajak atau salah dalam pemotongan PPh?
Jawaban lengkap dari tim advokat berpengalaman YAPLegal.id
Gagal melaporkan atau salah menghitung pajak dapat mengakibatkan sanksi administrasi maupun pidana sesuai UU KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) No. 28 Tahun 2007. Kesalahan dalam pemotongan PPh 21, 23, atau 4(2) sering terjadi akibat kurangnya pemahaman regulasi terkini.
Sanksi yang dapat dikenakan meliputi: denda 2% per bulan dari pajak terutang, bunga atas keterlambatan, dan bahkan pidana penjara jika dianggap sebagai penggelapan pajak (Pasal 39).
Solusi pencegahan adalah dengan melakukan tax review dan pembaruan prosedur pemotongan pajak, terutama bagi perusahaan dengan banyak transaksi vendor atau pegawai kontrak.
Yaplegal.id menyediakan layanan konsultasi pajak korporasi, audit pemotongan PPh, dan penyusunan laporan pajak sesuai ketentuan DJP dan sistem e-Faktur.
Masih Perlu Bantuan?
Hubungi Irzal Nazif, S.H, M.H atau tim advokat kami untuk konsultasi lebih mendalam.
Konsultasi Langsung dengan Advokat
Advokat berlisensi PERADI berpengalaman siap membantu kebutuhan hukum Anda
Pengacara/Advokat berpengalaman yang memimpin firma dengan keahlian dalam memberikan legal opini, due diligence, dan menangani litigasi kompleks di berbagai bidang hukum.
Kombinasi unik dari latar belakang teknik dan hukum, mengkhususkan diri dalam cyber law, intellectual property, dan aspek hukum teknologi informasi.
Advokat berpengalaman dan dosen pascasarjana dengan spesialisasi hukum tata negara. Menggabungkan praktik hukum dengan penelitian akademis untuk memberikan perspektif komprehensif dalam konstitusi, administrasi negara, dan kebijakan publik.
Ahli hukum berpengalaman dengan spesialisasi dalam hukum pidana, administrasi negara, dan penegakan hukum. Memberikan konsultasi strategis untuk kasus-kasus kompleks dan sensitif.
Artikel Hukum Pilihan
Baca artikel terbaru dari tim advokat YAPLegal.id
Pahami hak karyawan jika di PHK sepihak, prosedur hukum, pesangon, dan langkah yang dapat ditempuh sesuai aturan ketenagakerjaan.…
Pelajari cara daftarkan merek dagang di Indonesia, syarat, biaya, tahapan, dan dasar hukum agar perlindungan merek lebih maksimal.…
Panduan lengkap cara melaporkan penipuan online ke polisi: dokumen yang disiapkan, jalur laporan, pasal yang berlaku, dan langkah hukum yang efektif.…
Istilah Hukum yang Perlu Anda Ketahui
Pelajari pengertian istilah-istilah hukum penting dalam kamus YAPLegal.id
Dokumen & Peraturan Terbaru
Peraturan dan regulasi hukum terkini dari basis data YAPLegal.id
Lima hambatan mendasar dalam pelaksanaan UUPA
Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
Bantuan Luar Negeri untuk belanja pembangunan, dan penunjang Neraca Pembayaran
Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
Butuh Konsultasi Hukum Lebih Lanjut?
Terkait: "Apa sanksi hukum jika perusahaan gagal lapor pajak atau salah dalam pemotongan P…"
Advokat berlisensi PERADI berpengalaman 15+ tahun siap membantu secara personal.
