Type: YURISPRUDENSI

Refine Search

Document Type

Publication Year

Institution

30 documents found
Sort by:
Newest first Oldest first Title A-Z Most downloaded Most viewed
YURISPRUDENSI 984

Amar Ke-3 Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yang Memerintahkan Kepada Pengadilan Agama Agar Membuka Sidang Untuk Menyaksikan Ikrar Talak Pembanding Setelah Mendapat Izin Dari Pejabat Atasan Pembanding Dan Pendapat BP4 Serta Keluarga Terdekat, Tidak Dapat Dibenarkan

| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
351 views
427 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
YURISPRUDENSI 2010

Hak Waris Istri Yang Berlainan Agama Dengan Suami

| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
37 views
0 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
YURISPRUDENSI 2010

Pembagian Harta Bersama Terhadap Suami Yang Tidak Memberi Nafkah Terhadap Anak Dan Istri

| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
95 views
2 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
YURISPRUDENSI 2010

Mahkamah Agung Dalam Penerapan Hukum Diselaraskan Dengan Tuntutan Keadilan Masyarakat

| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
47 views
47 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
YURISPRUDENSI 2010

Peradilan Umum Tidak Berwenang Menilai Dan Menguji Putusan Mahkamah Konstitusi

| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
301 views
73 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
YURISPRUDENSI 2010

Peradilan Umum Tidak Berwenang Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perselisihan Yang Timbul Dalam Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)

| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
241 views
130 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
YURISPRUDENSI 2010

Mahkamah Agung Dalam Penerapan Hukum Diselaraskan Dengan Tuntutan Keadilan Masyarakat

| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
298 views
9,207 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
YURISPRUDENSI 2011

Putusan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Tetap Harus Dipedomani Oleh Pihak - Pihak Yang Berberkara

| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
233 views
42 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
YURISPRUDENSI 2010

Menteri Tidak Berwenang Untuk Memberhentikan Pejabat Fungsional Widyaiswara Utama Golongan IV/e Dari Dan Dalam Jabatannya

| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
290 views
90 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
YURISPRUDENSI 2010

Hak Waris Istri yang Berlainan Agama Dengan Suami

| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
312 views
50 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
YURISPRUDENSI 2010

Pembagian Harta Bersama Terhadap Suami Yang Tidak Memberi Nafkah Terhadap Anak Dan Istri

| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
488 views
69 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
YURISPRUDENSI 2010

Menteri Tidak Berwenang Untuk Memberhentikan Pejabat Fungsional Widyaiswara Utama Golongan IV/E Dari Dan Dalam Jabatannya

| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
71 views
131 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
YURISPRUDENSI 2013

Duduk Perkara

| Kota Sorong
292 views
18 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
YURISPRUDENSI 2018

Sengketa Tanah

| Kota Sorong
166 views
25 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
YURISPRUDENSI 2008

Istri Yang Menggugat Cerai Suaminya Tidak Selalu Dihukumkan Nusyuz. Meskipun Gugatan Perceraian Diajukan Oleh Istri, Tidak Terbukti Istri Telah Berbuat Nusyuz, Maka Secara Ex Officio Suami Dapat Dihukum Untuk Memberikan Nafkah Iddah Kepada Bekas Istri, Dengan Alasan Bekas Istri Harus Menjalani Masa Iddah, Yang Tujuannya Antara Lain Untuk Istibra Yang Menyangkut Kepentingan Suami.

| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
46 views
0 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
YURISPRUDENSI 2009

Mahkamah Agung Berwenang Menilai Putusan Bebas Murni Demi Kepentingan Hukum Dan Keadilan

| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
192 views
77 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
YURISPRUDENSI 2008

Pertikaian, Bentrokan Dan Huru-Hara Yang Terjadi Secara Spontan Tanpa Perencanaan Yang Terperinci Tidak Memenuhi Unsur Kebijakan Organisasi Untuk Melakukan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Secara Meluas Atau Sistematik.

| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
176 views
48 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
YURISPRUDENSI 2008

Perceraian Tidak Mengakibatkan Salah Satu Pihak Dibebaskan Dari Kewajiban Membayar Hutang Yang Dibuat Pada Saat Masih Terikat Dalam Perkawinan

| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
255 views
78 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
YURISPRUDENSI 2009

Pembatalan Suatu Lelang Yang Telah Dilakukan Berdasarkan Adanya Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Tidak Dapat Dibatalkan

| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
379 views
74 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
YURISPRUDENSI 2009

Perjanjian Jual Beli Yang Dibuat Dibawah Tekanan Dan Dalam Keadaan Terpaksa Adalah Merupakan “Misbruik Van Omstandigheiden” Yang Dapat Dibatalkan Karena Tidak Lagi Memenuhi Unsur-Unsur Pasal 1320 KUH. Perdata

| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
297 views
35 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
YURISPRUDENSI 2008

Dalam Kasus Paten Proses, Yang Melarang Pihak Lain Menggunakan Proses Produksi Yang Diberi Paten Tersebut Tanpa Persetujuan Pemilik (Termasuk Metode Atau Penggunaan Dari Proses Tersebut), Penggugat (Pemilik Paten Proses) Harus Menjelaskan Secara Terperinci Pada Bagian-Bagian Proses Mana Yang Dilanggar Oleh Tergugat, Apakah Pada Proses Pembuatan Isi, Kandungan Atau Formula, Ataukah Pada Bagian Proses Penggunaannya, Agar Dapat Diperjelas Ada Tidaknya Perbedaan Antara Paten Penggugat Dan Herbisida Milik Tergugat Yang Telah Memperoleh Izin Dari Departemen Pertanian Republik Indonesia. Karena Hal Tersebut Tidak Diperjelas Oleh Penggugat Dalam Gugatannya, Maka Sudah Tepat Judex Factie Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
142 views
224 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
YURISPRUDENSI 2008

Dari Novum Terbukti Bahwa Utang Pemohon PK Kepada Termohon PK Maupun Kepada Para Kreditur Lain Balum Jatuh Tempo Dan Belun Dapat Ditagih, Sehingga Belum Terpenuhi Ketentuan Pasal 2 Ayat(1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Syarat Untuk Menyatakan Pemohon PK Pailit

| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
143 views
315 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
YURISPRUDENSI 2007

Pasal 41 UU 37/2004 Hanya Memungkinkan Pembatalan Perbuatan Hukum Debitur Pailit Yang Merugikan Kepentingan Kreditur Yang Dilakukan Sebelum Putusan Pernyataan Pailit Diucapkan

| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
311 views
59 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
YURISPRUDENSI 2007

Untuk Pembatalan Jual Beli Yang Dilakukan Oleh Seorang Debitur Pailit, Harus Dapat Dibuktikan Bahwa Jual Beli Dilakukan Dengan Itikad Tidak Baik Untuk Merugikan Kreditur.

| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
160 views
88 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
YURISPRUDENSI 2008

Dengan Telah Berakhirnya Kepailitan Termohon (Pasal 166 Ayat(1) Undang-Undang 37/2004), Maka Penentuan Pemohon Sebagai Kreditur Dari Termohon Harus Diperiksa Dan Diputus Oleh Pengadilan Negeri Dalam Suatu Gugatan Perdata.

| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
151 views
59 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
YURISPRUDENSI 2008

Istri Yang Menggugat Cerai Suaminya Tidak Selalu Dihukumkan Nusyuz. Meskipun Gugatan Perceraian Diajukan Oleh Istri, Tidak Terbukti Istri Telah Berbuat Nusyuz, Maka Secara Ex Officio Suami Dapat Dihukum Untuk Memberikan Nafkah Iddah Kepada Bekas Istri, Dengan Alasan Bekas Istri Harus Menjalani Masa Iddah, Yang Tujuannya Antara Lain Untuk Istibra Yang Menyangkut Kepentingan Suami.

| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
522 views
60 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
YURISPRUDENSI 2007

Meskipun Berdasarkan PP Nomor 75 Tahun 2001 Tergugat Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) Berwenang Menerbitkan Keputusan Kuasa Pertambangan Di Wilayahnya, Dengan Telah Diketahuinya Areal Pertambangan PT. Arutmin Indonesia Ada Di Wilayah Kabupaten Tanah Laut (Di Wilayah Tergugat), Maka Seharusnya Tergugat Berhati-Hati Dan Mempertimbangkan Secara Cermat Pada Waktu Mempersiapkan Keputusan A Quo Dengan Terlebih Dahulu Mencari Gambaran Yang Jelas Mengenai Semua Fakta Yang Relevan Maupun Semua Kepentingan Pihak Ketiga, Sebelum Tergugat Mengambil Keputusan Untuk Memberi Kuasa Pertambangan Diwilayah Tanah Laut, Agar Tidak Menimbulkan Permasalahan Hukum Di Kemudian Hari, Karena Adanya Tumpang Tindih Areal Kuasa Pertambangan.

| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
188 views
51 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
YURISPRUDENSI 2007

Pemohon Kasasi/ Penggugat Baru Menerima Sk Menhut Secara Fisik Pada Saat Pemeriksaan Persiapan, Hal Mana Merupakan Akibat Kelalaian Termohon Kasasi/Tergugat Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, Sehingga Tidak Patut Menjadi Beban Yang Merugikan Pemohon Kasasi/Penggugat Sebagai Pencari Keadilan. Maka Perhitungan Tenggang Waktu Untuk Mengajukan Gugatan Harus Dihitung Sejak Pemohon Kasasi/Penggugat Menerima Sk, I.C Pada Tanggal 9 Februari 2006, Sehingga Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Masih Dalam Tenggang Waktu Yang Dimaksud Dalam Pasal 55 UU 9/2004

| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
191 views
459 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
YURISPRUDENSI 2008

Kelalaian Pejabat TUN Di Dalam Pengiriman Keputusan TUN Kepada Rakyat/Warga Negara, Yang Menyebabkan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Ke Pengadilan Menjadi Bergeser, Merupakan Kesalahan Pihak Administrasi, Sehingga Tidak Dapat Menjadi Beban Yang Merugikan Hak Penggugat Sebagai Rakyat/Warga Masyarakat Pencari Keadilan

| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
234 views
109 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
YURISPRUDENSI 2006

Karena Ahli Waris Pengganti Maupun Ahli Waris Yang Digantikan Telah Sama-Sama Meninggal, Maka Waktu Meninggalnya Masing-Masing Harus Disebutkan Dengan Jelas, Baik Dalam Surat Gugatan Maupun Dalam Konstatering Hakim. Apabila Tidak, Maka Gugatan Tidak Dapat Diterima (No) Karena Kabur.

| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
51 views
2 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document

Sertifikasi BNSP Resmi & Terpercaya dari Ratusan LSP

SPA THERAPIST SENIOR SKM/0945/00019/2/2020/6 Bidang Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Sektor Aktivitas Jasa Lainnya

Sertifikat BNSP SPA THERAPIST SENIOR

Bidang Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya

Sektor Aktivitas Jasa Lainnya

Baca Selengkapnya
SPA Therapist Junior SKM/0945/00019/2/2017/5 Bidang Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Sektor Aktivitas Jasa Lainnya

Sertifikat BNSP SPA Therapist Junior

Bidang Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya

Sektor Aktivitas Jasa Lainnya

Baca Selengkapnya
LAUNDRY ATTENDANT SKM/0945/00009/2/2020/8 Bidang Penyediaan Akomodasi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum

Sertifikat BNSP LAUNDRY ATTENDANT

Bidang Penyediaan Akomodasi

Sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum

Baca Selengkapnya
BELL BOY SKM/0945/00009/2/2020/11 Bidang Penyediaan Akomodasi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum

Sertifikat BNSP BELL BOY

Bidang Penyediaan Akomodasi

Sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum

Baca Selengkapnya
OKUPASI INSTRUKTUR SENIOR SKM/0918/00016/2/2019/6 Bidang Pendidikan Sektor Pendidikan

Sertifikat BNSP OKUPASI INSTRUKTUR SENIOR

Bidang Pendidikan

Sektor Pendidikan

Baca Selengkapnya
FASILITATOR PELATIHAN SKM/0918/00016/3/2019/8 Bidang Pendidikan Sektor Pendidikan

Sertifikat BNSP FASILITATOR PELATIHAN

Bidang Pendidikan

Sektor Pendidikan

Baca Selengkapnya
PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM PELATIHAN SKM/0918/00016/3/2017/2 Bidang Pendidikan Sektor Pendidikan

Sertifikat BNSP PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM PELATIHAN

Bidang Pendidikan

Sektor Pendidikan

Baca Selengkapnya
KKNI kualifikasi 6 Bidang Pelatihan Subbidang Metodologi Pelatihan SKM/0918/00016/1/2019/7 Bidang Pendidikan Sektor Pendidikan

Sertifikat BNSP KKNI kualifikasi 6 Bidang Pelatihan Subbidang Metodologi Pelatihan

Bidang Pendidikan

Sektor Pendidikan

Baca Selengkapnya
KUALIFIKASI 4 PADA BIDANG SUBBIDANG METODOLOGI PELATIHAN SKM/0918/00016/1/2019/5 Bidang Pendidikan Sektor Pendidikan

Sertifikat BNSP KUALIFIKASI 4 PADA BIDANG SUBBIDANG METODOLOGI PELATIHAN

Bidang Pendidikan

Sektor Pendidikan

Baca Selengkapnya
KUALIFIKASI 3 PADA BIDANG PELATIHAN SUBBIDANG METODLOGI PELATIHAN SKM/0918/00016/1/2019/4 Bidang Pendidikan Sektor Pendidikan

Sertifikat BNSP KUALIFIKASI 3 PADA BIDANG PELATIHAN SUBBIDANG METODLOGI PELATIHAN

Bidang Pendidikan

Sektor Pendidikan

Baca Selengkapnya
Reparasi Komponen Utama SKM/1427/00019/3/2018/4 Bidang Reparasi Komputer dan Barang Keperluan Pribadi dan Perlengkapan Rumah Tangga Sektor Aktivitas Jasa Lainnya

Sertifikat BNSP Reparasi Komponen Utama

Bidang Reparasi Komputer dan Barang Keperluan Pribadi dan Perlengkapan Rumah Tangga

Sektor Aktivitas Jasa Lainnya

Baca Selengkapnya
Reparasi Komponen Pendukung SKM/1427/00019/3/2018/3 Bidang Reparasi Komputer dan Barang Keperluan Pribadi dan Perlengkapan Rumah Tangga Sektor Aktivitas Jasa Lainnya

Sertifikat BNSP Reparasi Komponen Pendukung

Bidang Reparasi Komputer dan Barang Keperluan Pribadi dan Perlengkapan Rumah Tangga

Sektor Aktivitas Jasa Lainnya

Baca Selengkapnya