Documents from 1975

Year: 1975

Refine Search

Document Type

Publication Year

Institution

30 documents found
Sort by:
Newest first Oldest first Title A-Z Most downloaded Most viewed
CONVENTION 1975

Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, as amended by the Protocol amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961

133 views
2 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
CONVENTION 1975

Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, as amended by the Protocol amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
2 views
8 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
HIMPUNAN 1975

Yurisprudensi Indonesia 1975

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
161 views
1 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
HIMPUNAN 1975

Yurisprudensi Indonesia 1975

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
1 views
1 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
HIMPUNAN 1975

Yurisprudensi Sumatera Utara buku I : hukum perdata

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
139 views
0 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
SURAT EDARAN LEMBAGA NEGARA 1975

Surat Edaran Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Ralat Atas SEMA Nomor 04 Tahun 1973 Mengenai Perkara Kasasi Pidana/Grasi Dengan Lampiran-Lampirannya

| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
223 views
58 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
SURAT EDARAN LEMBAGA NEGARA 1975

Surat Edaran Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Dengan Lampiran-Lampirannya

| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
1,686 views
226 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
SURAT EDARAN LEMBAGA NEGARA 1975

Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1975 Tentang Pemeriksaan Perkara Oleh Majelis Hakim

| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
211 views
50 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
SURAT EDARAN LEMBAGA NEGARA 1975

Surat Edaran Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Perubahan Atas SEMA No. 01 Tahun 1975

| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
220 views
57 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
SURAT EDARAN LEMBAGA NEGARA 1975

Surat Edaran Nomor 6 Tahun 1975 Tentang Uitvoerbaar Bij Voorraad

| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
278 views
68 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
PENELITIAN HUKUM 1975

Laporan penelitian hipotik dan credietverband

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
88 views
1 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
PENELITIAN HUKUM 1975

Laporan penelitian seberapa jauh H. I. R. masih dapat digunakan sebagai bahan pembentukan hukum acara perdata nasional dan mengenai ketentuan dalam konvensi-konvensi internasional yang penting bagi pembinaan hukum acara perdata nasional

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
70 views
1 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
PENELITIAN HUKUM 1975

Penelitian mengenai hukum keluarga

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
89 views
0 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
PENELITIAN HUKUM 1975

Laporan penelitian mengenai hukum keluarga (suku batak di daerah asal)

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
95 views
0 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
PENELITIAN HUKUM 1975

Penelitian mengenai pembaruan pendidikan hukum pada fakultas hukum negeri

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
85 views
0 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
PENELITIAN HUKUM 1975

Laporan penelitian pembukuan istilah hukum

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
83 views
0 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
PENELITIAN HUKUM 1975

Penelitian seberapa jauh H. I. R. Masih dapat digunakan sebagai bahan pembentukan hukum acara perdata nasional dan mengenai ketentuan dalam konvensi-konvensi internasional yang penting bagi pembinaan hukum acara perdata nasional

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
74 views
1 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
PENELITIAN HUKUM 1975

Penelitian tentang Akibat hukum perkawinan menurut agama islam bagi suku madura di wilayah ex keresidenan besuki

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
0 views
0 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
PENELITIAN HUKUM 1975

Laporan penelitian mengenai hukum keluarga

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
104 views
0 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
PENELITIAN HUKUM 1975

Penelitian hipotik dan credietverband

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
87 views
0 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
PENELITIAN HUKUM 1975

Penelitian hukum adat Bali dan Lombok 1971-1973 : laporan pokok

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
88 views
0 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
PENELITIAN HUKUM 1975

Laporan penelitian kedudukan hukum bank

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
93 views
0 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
LOKAKARYA 1975

Simposium sejarah hukum

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
135 views
2 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
LOKAKARYA 1975

Simposium pengaruh kebudayaan/agama terhadap hukum pidana

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
140 views
2 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
LOKAKARYA 1975

Simposium pembaharuan pendidikan hukum dan pembinaan profesi hukum

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
131 views
2 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
YURISPRUDENSI 1975

Seorang Warga Negara Ri Bekas Anggota Organisasi Terlarang Yang Menanda Tangani Kartu Pemilik Model A I Melakukan Delik "Sebagai Warga Negara Republik Indonesia Bekas Anggota Organisasi Terlarang Mencoba Diberi Hak Untuk Memilih Dan Dipilih

| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
97 views
14 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
YURISPRUDENSI 1975

Terhadap Suati Putusan Pengadilan Yang Mengandung Pembebasan Tertuduh Dari Segala Tuduhan, Tidak Dapat Diajukan Permohonan Kasasi (Pasal 16 Undang-Undang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950)

| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
140 views
17 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
YURISPRUDENSI 1975

Bentuk Kesengajaan (Dolus) Yang Disyaratkan Oleh Pasal 56 KUHP., Tidak Lah Dapat Disimpulkan Dari Keharusan Tertuduh Untuk Menduga Atau Mencurigai Bahwa Akan Dilakukannya Delik Yang Dituduhkan, Yang Lebih Berbentuk Kealpaan (Culpa), Surat Keputusan Menteri Keuangan Tidak Dapat Dianggap Sebagai Perubahan Perundang-Undangan Menurut Pasal 1 Ayat(2) KUHP

| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
301 views
19 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
YURISPRUDENSI 1975

Pendapat Team Akhli Yang Digunakan Oleh Hakim Sebagai Salah Satu Sumber Putusannya Dan Kemudian Pendapat Team Akhli Itu Berubah, Tidak Merupakan Perubahan Perundang-Undangan Sebagaimana Dimaksud Oleh Pasal 1 Ayat(2) KUHP, Soal Terdapat Tidaknya Overmacth Merupakan Soal Pembuktian Dan Tidak Tunduk Pada Kasasi

| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
105 views
13 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
YURISPRUDENSI 1975

Berdasarkan Pasal 19 Ayat(2) Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Yang Harus Memberitahukan Keputusan Pengadilan Tinggi Kepada Tertuduh Adalah Panitera Pengadilan Negeri, Dalam Hal Permohonan Kasasi Diajukan Sebelum Putusan Tersebut Secara Sah Diberitahukan, Maka Tanggal Permohonan Kasasi Tersebutlah Yang Berlaku Sebagai Tanggal Permulaan Untuk Mengitung Tenggang Waktu Pengajuan Risalah Kasasi.

| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
123 views
20 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document

Sertifikasi BNSP Resmi & Terpercaya dari Ratusan LSP

SPA THERAPIST SENIOR SKM/0945/00019/2/2020/6 Bidang Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Sektor Aktivitas Jasa Lainnya

Sertifikat BNSP SPA THERAPIST SENIOR

Bidang Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya

Sektor Aktivitas Jasa Lainnya

Baca Selengkapnya
SPA Therapist Junior SKM/0945/00019/2/2017/5 Bidang Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Sektor Aktivitas Jasa Lainnya

Sertifikat BNSP SPA Therapist Junior

Bidang Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya

Sektor Aktivitas Jasa Lainnya

Baca Selengkapnya
LAUNDRY ATTENDANT SKM/0945/00009/2/2020/8 Bidang Penyediaan Akomodasi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum

Sertifikat BNSP LAUNDRY ATTENDANT

Bidang Penyediaan Akomodasi

Sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum

Baca Selengkapnya
BELL BOY SKM/0945/00009/2/2020/11 Bidang Penyediaan Akomodasi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum

Sertifikat BNSP BELL BOY

Bidang Penyediaan Akomodasi

Sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum

Baca Selengkapnya
OKUPASI INSTRUKTUR SENIOR SKM/0918/00016/2/2019/6 Bidang Pendidikan Sektor Pendidikan

Sertifikat BNSP OKUPASI INSTRUKTUR SENIOR

Bidang Pendidikan

Sektor Pendidikan

Baca Selengkapnya
FASILITATOR PELATIHAN SKM/0918/00016/3/2019/8 Bidang Pendidikan Sektor Pendidikan

Sertifikat BNSP FASILITATOR PELATIHAN

Bidang Pendidikan

Sektor Pendidikan

Baca Selengkapnya
PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM PELATIHAN SKM/0918/00016/3/2017/2 Bidang Pendidikan Sektor Pendidikan

Sertifikat BNSP PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM PELATIHAN

Bidang Pendidikan

Sektor Pendidikan

Baca Selengkapnya
KKNI kualifikasi 6 Bidang Pelatihan Subbidang Metodologi Pelatihan SKM/0918/00016/1/2019/7 Bidang Pendidikan Sektor Pendidikan

Sertifikat BNSP KKNI kualifikasi 6 Bidang Pelatihan Subbidang Metodologi Pelatihan

Bidang Pendidikan

Sektor Pendidikan

Baca Selengkapnya
KUALIFIKASI 4 PADA BIDANG SUBBIDANG METODOLOGI PELATIHAN SKM/0918/00016/1/2019/5 Bidang Pendidikan Sektor Pendidikan

Sertifikat BNSP KUALIFIKASI 4 PADA BIDANG SUBBIDANG METODOLOGI PELATIHAN

Bidang Pendidikan

Sektor Pendidikan

Baca Selengkapnya
KUALIFIKASI 3 PADA BIDANG PELATIHAN SUBBIDANG METODLOGI PELATIHAN SKM/0918/00016/1/2019/4 Bidang Pendidikan Sektor Pendidikan

Sertifikat BNSP KUALIFIKASI 3 PADA BIDANG PELATIHAN SUBBIDANG METODLOGI PELATIHAN

Bidang Pendidikan

Sektor Pendidikan

Baca Selengkapnya
Reparasi Komponen Utama SKM/1427/00019/3/2018/4 Bidang Reparasi Komputer dan Barang Keperluan Pribadi dan Perlengkapan Rumah Tangga Sektor Aktivitas Jasa Lainnya

Sertifikat BNSP Reparasi Komponen Utama

Bidang Reparasi Komputer dan Barang Keperluan Pribadi dan Perlengkapan Rumah Tangga

Sektor Aktivitas Jasa Lainnya

Baca Selengkapnya
Reparasi Komponen Pendukung SKM/1427/00019/3/2018/3 Bidang Reparasi Komputer dan Barang Keperluan Pribadi dan Perlengkapan Rumah Tangga Sektor Aktivitas Jasa Lainnya

Sertifikat BNSP Reparasi Komponen Pendukung

Bidang Reparasi Komputer dan Barang Keperluan Pribadi dan Perlengkapan Rumah Tangga

Sektor Aktivitas Jasa Lainnya

Baca Selengkapnya