Documents from 1974

Year: 1974

Refine Search

Document Type

Publication Year

Institution

30 documents found
Sort by:
Newest first Oldest first Title A-Z Most downloaded Most viewed
HIMPUNAN 1974

Yurisprudensi Indonesia 1974

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
163 views
1 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
SURAT EDARAN LEMBAGA NEGARA 1974

Surat Edaran Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Risalah Banding Dan Penunjukan Secara Tertulis Hakim (Hakim-Hakim) Yang Akan Mengadili Perkara

| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
200 views
53 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
SURAT EDARAN LEMBAGA NEGARA 1974

Surat Edaran Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Pemeriksaan Pengadilan Dan Pengucapan Putusan Harus Dilakukan Dalam Sidang Yang Terbuka Untuk Umum

| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
298 views
55 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
SURAT EDARAN LEMBAGA NEGARA 1974

Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1974 Tentang Syarat-Syarat Yang Harus Dilengkapi Untuk Mengusulkan Kenaikan Pangkat Bagi Hakim

| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
236 views
59 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
SURAT EDARAN LEMBAGA NEGARA 1974

Surat Edaran Nomor 3 Tahun 1974 Tentang Putusan Yang Harus Cukup Diberi Pertimbangan/Alasan

| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
277 views
56 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
PENELITIAN HUKUM 1974

Laporan hasil penelitian hukum keluarga/adat-waris di Kabupaten Indramayu (Jawa Barat) tahun 1973

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
123 views
1 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
PENELITIAN HUKUM 1974

Laporan penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi respon dan kemantapan petani dalam usaha pemukiman kembali penduduk di Tanaraing Sumba Timur

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
110 views
0 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
PENELITIAN HUKUM 1974

Penelitian Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Respon dan Kemantapan Petani Dalam Usaha Pemukiman Kembali Penduduk di Tanaraing Sumba Timur

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
0 views
1 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
PENELITIAN HUKUM 1974

Penelitian peraturan perundang undangan bidang kesehatan

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
147 views
0 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
LOKAKARYA 1974

Hasil -hasil seminar hukum nasional ke III tahun 1974

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
150 views
2 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
LOKAKARYA 1974

Seminar Penerapan Teknologi Dalam Pertumbuhan dan Pengembangan Desa II himpunan kertas kerja

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
125 views
2 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
YURISPRUDENSI 1974

Walaupun Tidak Menyebabkan Batalnya Putusan, Namun Karena Pasal 372 KUHP Dan Berikutnya Tidak Menyebut-Nyebut "Penggelapan Yang Dilakukan Bersama-Sama", Maka Perlu Kwalifikasi Dari Amar Putusan Tersebut Diperbaiki Sehingga Berbunyi Menyatakan Terdakwa-Terdakwa Bersalah Melakukan Kejahatan "Penggelapan"

| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
537 views
36 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
YURISPRUDENSI 1974

Terdakwa Dipersalahkan Melakukan Korupsi Cq Penggelapan Walaupun Ia Tidak Melakukannya Sendiri Secara Langsung Melainkan Sengaja Membiarkan Orang Lain Menggelapkan Uang Negara Yang Ada Pada Terdakwa Karena Jabatannya (Dalam Hal Ini Orang Lain Itu Menggunakan Yang Termaksud Untuk Tujuan-Tujuan Diluar Tujuan Penggunaan Semula) Dan Walaupun Yang Menguasai Uang Tersebut Adalah Bukan Terdakwa Melainkan Kepala Kantor Pembayaran Yang Atas Perintah Terdakwa Kepala Kantor Ini Melakukan Pembayaran Langsung Kepada Leveransir. Tidak Dapat Diterima Pula Anggapan Terdakwa Yang Mengatakan Bahwa Ketidak Beresan Prosedure Pelaksanaan Ada Pada Menteri, Karena Seorang Menteri Hanya Bertanggung Jawab Terhadap Politis-Beleid Sedangkan Teknis Beleid (Pelaksanaan) Tetap Pada Terdakwa

| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
131 views
26 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
YURISPRUDENSI 1974

Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri Telah Salah Menerapkan Undang-Undang Yaitu Hanya Menyandarkan Pembuktian Tentang Tuduhan Yang Ditujukan Kepada Terdakwa Atas Keterangan Terdakwa Tersebut, Tanpa Dikuatkan Oleh Kesaksian Dengan Pseryaratan-Persyaratan Seperti Yang Dimaksud Dalam Pasal 300 Ribu Dan Pasal-Pasal Berikutnya

| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
146 views
25 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
YURISPRUDENSI 1974

Permohonan Kasasi Terhadap Putusan Pembebasan Dari Segala Tuduhan, Tidak Dapat Diterima, Karena Dalam Memori Kasasi Tidak Memuat Bantahan Bahwa Pembebasan Tersebut Sesungguhnya Suatu Pelepasan Dari Tuntutan Hukum Berdasarkan Alasan Bahwa Pembebasan Tersebut Tidak Murni, Juga Tidak Terdapat Keberatan-Keberatan Bahwa Pembebasan Termaksud Didasarkan Atas Tafsiran Yang Kurang Benar Atau Kurang Tepat

| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
122 views
39 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
YURISPRUDENSI 1974

Dalam Perkara Tindak Pidana Ekonomi, Penyelundupan Dimana Para Pelakunya Terdiri Dari Orang-Orang Sipil Dan Orang-Orang Militer, Pengadilan Yang Berwenang Mengadili Perkara Tersebut Adalah "Pengadilan Ekonomi", Yang Hakim-Hakimnya Terdiri Dari Hakim Dari Peradilan Umum Dan Hakim Dari Peradilan Militer, Kecuali Ditentukan Lain, Mengenai Siapa Yang Harus Dituntut Adalah Wewenang Penuntut Umum.

| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
123 views
22 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
YURISPRUDENSI 1974

Permainan "Lotere Buntut" Dalam Perkara Ini, Yaitu Memasang Kombinasi 3 Angka, Dimana Pemasangan Angka-Angka Tersebut Akan Menang Kalau Angka-Angka Tersebut Sesuai Dengan 3 Angka Terakhir Dari Nomor Nalo Yang Mendapat Hadiah, Dapat Digolongkan Pada Perjudian Seperti Ditentukan Pasal 303 (3) KUHP

| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
529 views
29 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
YURISPRUDENSI 1974

Permohonan Kasasi Yang Diajukan Oleh Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Tanpa Kuasa Khusus Dari Jaksa Agung Untuk Mengajukan Permohonan Kasasi Karena Jabatan, Dianggap Sebagai Permohonan Kasasi Pihak (49 (2) B UU Nomor 13 Tahun 1965)

| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
183 views
16 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
YURISPRUDENSI 1974

Meminjam Sebidang Tanah Dari Yang Berhak Guna Digarap Satu Musim, Tetapi Setelah Waktu Tiba Untuk Mengembalikannya Pada Yang Berhak, Tidak Dikembalikannya, Malahan Dijual Musiman Kepada Orang Lain, Dipersalahkan Melanggar Pasal 385 (4) KUHP

| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
111 views
24 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
YURISPRUDENSI 1974

Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Hakim Dapat Memberikan Hukuman Badan Dan Denda (Secara Cumulatief) Dan Dapat Pula Memilik (Secara Alternatif) Antara Hukuman Badan Atau Denda (Pasal 28 Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU Nomor 3 Tahun 1971 LN. 1971 No. 19)

| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
110 views
18 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
YURISPRUDENSI 1974

Menarik Cheque Sedang Orang Itu Tahu Atau Patut Menduga Bahwa Dana Untuk Itu Tidak Cukup Tersedia Di Bank Tidak Lagi Merupakan Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 KUHP, Karena Undang-Undang Tentang Penarikan Cheque Kosong Telah Dicabut Oleh Perpu Nomor 1 Tahun 1971 Yang Telah Disahkan Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1971

| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
122 views
265 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
MAJALAH HUKUM 1974

Sejarah Pembentukan Undang-Undang Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Pemerintah Malaysia Mengenai Ekstradisi

| Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat
215 views
0 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
MAJALAH HUKUM 1974

Hukum Perdata: Hukum Benda

| Kantor Wilayah Kemenkumham Bali
304 views
0 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
MAJALAH HUKUM 1974

Hak Jaminan Atas Tanah

| Kantor Wilayah Kemenkumham Bali
242 views
0 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
MAJALAH HUKUM 1974

Hukum Benda

| Kantor Wilayah Kemenkumham Bali
245 views
3 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
MAJALAH HUKUM 1974

Masalah-Masalah dalam Joint Ventures antara Modal Asing dan Modal Indonesia

| Kantor Wilayah Kemenkumham Yogyakarta
158 views
0 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
MAJALAH HUKUM 1974

Masalah - Masalah Hukum Perdata : di Kabupaten Lahat

| Kantor Wilayah Kemenkumham Yogyakarta
111 views
0 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
MAJALAH HUKUM 1974

Masalah - Masalah Hukum Perdata : di Kabupaten Lampung Utara

| Kantor Wilayah Kemenkumham Yogyakarta
125 views
0 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
MAJALAH HUKUM 1974

Masalah - Masalah Hukum Perdata : di Kabupaten Lombok Tengah

| Kantor Wilayah Kemenkumham Yogyakarta
129 views
1 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
MAJALAH HUKUM 1974

Masalah - Masalah Hukum Perdata : di Kabupaten Klungkung

| Kantor Wilayah Kemenkumham Yogyakarta
117 views
0 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document

Sertifikasi BNSP Resmi & Terpercaya dari Ratusan LSP

SPA THERAPIST SENIOR SKM/0945/00019/2/2020/6 Bidang Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Sektor Aktivitas Jasa Lainnya

Sertifikat BNSP SPA THERAPIST SENIOR

Bidang Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya

Sektor Aktivitas Jasa Lainnya

Baca Selengkapnya
SPA Therapist Junior SKM/0945/00019/2/2017/5 Bidang Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Sektor Aktivitas Jasa Lainnya

Sertifikat BNSP SPA Therapist Junior

Bidang Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya

Sektor Aktivitas Jasa Lainnya

Baca Selengkapnya
LAUNDRY ATTENDANT SKM/0945/00009/2/2020/8 Bidang Penyediaan Akomodasi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum

Sertifikat BNSP LAUNDRY ATTENDANT

Bidang Penyediaan Akomodasi

Sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum

Baca Selengkapnya
BELL BOY SKM/0945/00009/2/2020/11 Bidang Penyediaan Akomodasi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum

Sertifikat BNSP BELL BOY

Bidang Penyediaan Akomodasi

Sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum

Baca Selengkapnya
OKUPASI INSTRUKTUR SENIOR SKM/0918/00016/2/2019/6 Bidang Pendidikan Sektor Pendidikan

Sertifikat BNSP OKUPASI INSTRUKTUR SENIOR

Bidang Pendidikan

Sektor Pendidikan

Baca Selengkapnya
FASILITATOR PELATIHAN SKM/0918/00016/3/2019/8 Bidang Pendidikan Sektor Pendidikan

Sertifikat BNSP FASILITATOR PELATIHAN

Bidang Pendidikan

Sektor Pendidikan

Baca Selengkapnya
PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM PELATIHAN SKM/0918/00016/3/2017/2 Bidang Pendidikan Sektor Pendidikan

Sertifikat BNSP PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM PELATIHAN

Bidang Pendidikan

Sektor Pendidikan

Baca Selengkapnya
KKNI kualifikasi 6 Bidang Pelatihan Subbidang Metodologi Pelatihan SKM/0918/00016/1/2019/7 Bidang Pendidikan Sektor Pendidikan

Sertifikat BNSP KKNI kualifikasi 6 Bidang Pelatihan Subbidang Metodologi Pelatihan

Bidang Pendidikan

Sektor Pendidikan

Baca Selengkapnya
KUALIFIKASI 4 PADA BIDANG SUBBIDANG METODOLOGI PELATIHAN SKM/0918/00016/1/2019/5 Bidang Pendidikan Sektor Pendidikan

Sertifikat BNSP KUALIFIKASI 4 PADA BIDANG SUBBIDANG METODOLOGI PELATIHAN

Bidang Pendidikan

Sektor Pendidikan

Baca Selengkapnya
KUALIFIKASI 3 PADA BIDANG PELATIHAN SUBBIDANG METODLOGI PELATIHAN SKM/0918/00016/1/2019/4 Bidang Pendidikan Sektor Pendidikan

Sertifikat BNSP KUALIFIKASI 3 PADA BIDANG PELATIHAN SUBBIDANG METODLOGI PELATIHAN

Bidang Pendidikan

Sektor Pendidikan

Baca Selengkapnya
Reparasi Komponen Utama SKM/1427/00019/3/2018/4 Bidang Reparasi Komputer dan Barang Keperluan Pribadi dan Perlengkapan Rumah Tangga Sektor Aktivitas Jasa Lainnya

Sertifikat BNSP Reparasi Komponen Utama

Bidang Reparasi Komputer dan Barang Keperluan Pribadi dan Perlengkapan Rumah Tangga

Sektor Aktivitas Jasa Lainnya

Baca Selengkapnya
Reparasi Komponen Pendukung SKM/1427/00019/3/2018/3 Bidang Reparasi Komputer dan Barang Keperluan Pribadi dan Perlengkapan Rumah Tangga Sektor Aktivitas Jasa Lainnya

Sertifikat BNSP Reparasi Komponen Pendukung

Bidang Reparasi Komputer dan Barang Keperluan Pribadi dan Perlengkapan Rumah Tangga

Sektor Aktivitas Jasa Lainnya

Baca Selengkapnya