Documents from 1971

Year: 1971

Refine Search

Document Type

Publication Year

Institution

30 documents found
Sort by:
Newest first Oldest first Title A-Z Most downloaded Most viewed
CONVENTION 1971

Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
2 views
1 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
CONVENTION 1971

Convention on psychotropic substances

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
2 views
1 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
CONVENTION 1971

Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works

197 views
1 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
CONVENTION 1971

Convention on psychotropic substances

142 views
1 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
HIMPUNAN 1971

Yurisprudensi Indonesia 1971

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
145 views
1 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
SURAT EDARAN LEMBAGA NEGARA 1971

Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1971 Tentang Pegawai Negeri/Anggota Militer Yang Melakukan Pekerjaan Sebagai Pembela/Penasehat Hukum Di Muka Pengadilan

| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
268 views
51 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
SURAT EDARAN LEMBAGA NEGARA 1971

Surat Edaran Nomor 1 Tahun 1971 Tentang Surat Kuasa

| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
1,700 views
86 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
SURAT EDARAN LEMBAGA NEGARA 1971

Surat Edaran Nomor 4 Tahun 1971 Tentang Biaya Kasasi Perdata Harus Dikirim Dengan Wesel Pos

| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
176 views
55 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
SURAT EDARAN LEMBAGA NEGARA 1971

Surat Edaran Nomor 5 Tahun 1971 Tentang Ketua Majelis Hakim

| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
204 views
52 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
PENELITIAN HUKUM 1971

Penelitian antropologis tentang tentang Orang-orang golongan kalang

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
0 views
1 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
YURISPRUDENSI 1971

Tidak Dimintakannya Pembatalan Sertifikat Hak Milik, Dalam Hal Ini Tidak Mengakibatkan Tidak Dapat Diterimanya Gugatan, Menyatakan Batal Surat Bukti Hak Milik Yang Dikeluarkan Oleh Instansi Agraria Secara Sah Tidak Termasuk Wewenang Pengadilan Melainkan Semata-Mata Termasuk Wewenang Administrasi, Pembatalan Surat Bukti Harus Diminta Oleh Pihak Yang Dimenangkan Pengadilan Kepada Instansi Agraria Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Diperolehnya

| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
229 views
35 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
YURISPRUDENSI 1971

Pengadilan Tinggi Tidak Berwenang Memutus Perkara Dalam Tingkat Banding Yang Termasuk Wewenang Pengadilan Tinggi Ekonomi

| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
121 views
59 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
YURISPRUDENSI 1971

Perubahan Surat Tuduhan Yang Dimaksud Oleh Pasal 282 HIR Adalah Perubahan Yang Tidak Mengakibatkan Timbulnya Perbuatan Pidana Lain

| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
168 views
22 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
YURISPRUDENSI 1971

Hal Yang Baru Dikemukakan Dalam Risalah Kasasi Yaitu Yang Merupakan Novum Tidak Dapat Dipertimbangkan Dalam Pemeriksaan Kasasi

| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
112 views
58 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
YURISPRUDENSI 1971

Permohonan Kasasi Yang Diajukan Hanya Dengan Alasan "Merasa Keberatan Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi" Dianggap Bahwa Permohonan Kasasi Tersebut Diajukan Secara Tidak Sungguh-Sungguh

| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
129 views
17 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
YURISPRUDENSI 1971

Tidak Memberi Keputusan Atas Barang Bukti (Surat) Yang Diajukan Dimuka Persidangan Dan Memberi Keputusan Atas Sesuatu Barang Yang Tidak Diajukan Sebagai Barang Bukti Dimuka Persidangan Tidaklah Mengakibatkan Batalnya Putusan. Judex Factie Tidak Berwenang Memberi Putusan Terhadap Barang Yang Tidak Diajukan Sebagai Barang Bukti Dimuka Persidangan

| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
109 views
30 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
YURISPRUDENSI 1971

Walaupun Berwenang Menguasai Keuangan Untuk Pekerjaan Sehari-Hari Dan Rutin, Akan Tetapi Dengan Mngizinkan Penggunaan Uang Untuk Tujuan Lain Daripada Yang Ditetapkan, Terdakwa Telah Melampaui Batas Wewenangnya, Tindakan Mana Merupakan Tindakan Pidana, Karena Merugikan Keuangan Negara

| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
98 views
17 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
YURISPRUDENSI 1971

Latar Belakang Dari Tindak Pidana Subversi Ialah Hubungannya Dengan Kekuatan-Kekuatan Politik, Kekuatan-Kekuatan Asing Dan Lain-Lain Tidak Diperlukan, Sebab Yang Perlu Disimpulkan Adalah Unsur-Unsur Delik Subversi Dari Perbuatan-Perbuatan Nyata Para Terdakwa, Terhadap Putusan Pembebasan (Vrjispraak) Dalam Perkara Tindak Pidana Subversi Dapat Diajukan Banding

| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
144 views
20 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
YURISPRUDENSI 1971

Perbuatan Terdakwa II Mengancam Dengan Pistol Tidak Memenuhi Semua Unsur Dalam Pasal 339 Kuh Pidana. Terdakwa I Lah Yang Memukul Si Korban Dengan Sepotong Besi Yang Mengakibatkan Meninggalnya Si Korban, Oleh Karena Mana Untuk Terdakwa II Kwalifikasi Yang Tepat Adalah Turut Melakukan Tindak Pidana (Medeplegen) Sedangkan Pembuat Materielnya Ialah Terdakwa I

| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
141 views
23 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
YURISPRUDENSI 1971

Permohonan Kasasi Dapat Diajukan Di Kepaniteraan Pengadilan Yang Memutus Perkara Yang Bersangkutan Dalam Tingkat Pertama (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1963 Jo Pasal 113, 122, 115 Dan 125 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia)

| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
120 views
19 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
YURISPRUDENSI 1971

Permohonan Kasasi Yang Diajukan Hanya Dengan Alasan "Merasa Keberatan Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi" Dianggap Bahwa Permohonan Kasasi Tersebut Diajukan Secara Tidak Sungguh-Sungguh

| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
23 views
17 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
YURISPRUDENSI 1971

Pembunuhan Yang Dilakukan Untuk Memenuhi Hukum Adat Tidak Merupakan Hal Yang Membebaskan Seperti Yang Dimaksud Dalam Pasal 50 KUHP

| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
132 views
45 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
YURISPRUDENSI 1971

Dalam Hal Terdakwa Dibebaskan Dari Segala Tuntutan Hukum, Maka Semua Barang Bukti Harus Dikembalikan Kepada Terdakwa

| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
137 views
17 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
YURISPRUDENSI 1971

Dalam Mempertimbangkan Suatu Perkara Dengan Menunjuk Pada Suatu Putusan Yang Belum Jelas Apakah Putusan Itu Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Atau Belum. Kurang Tepat Untuk Dipakai Sebagai Dasar Dalam Mengambil Putusan

| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
108 views
36 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
YURISPRUDENSI 1971

Dalam Keadaan Yang Mendesak, Dimana Kedua Pihak Tidak Dapat Diharapkan Lagi Akan Melanjutkan Hidup Bersama Sebagai Suami-Isteri, "Onheel Bare Tweespalt" Dapat Dijadikan Sebagai Alasan Perceraian

| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
122 views
20 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
YURISPRUDENSI 1971

Keberatan Kasasi Yang Tidak Merinci Dalam Hal Mana Judex Factie Tidak Memberikan Pertimbangan Yang Sesuai Dengan Keberatan Serta Alat Bukti Yang Diajukan Tidak Dapat Dibenarkan

| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
94 views
26 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
YURISPRUDENSI 1971

Sumpah Suppletoir Yang Telah Diucapkan Dan Dipertimbangkan Dalam Keputusan Pengadilan Negeri Walaupun Tidak Dimuat Dalam Berita Acara Dianggap Telah Diucapkan

| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
141 views
30 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
YURISPRUDENSI 1971

Dalam Perkara Perdata, Walaupun Ada Tiga Orang Yang Diminta Banding Dan Banding Dari Seorang Saja Yang Dapat Diterima Dan Yang Lain Karena Formil Tidak Dapat Diterima, Toh Perkara Itu Tetap Diperiksa Seluruhnya Termasuk Kepentingan-Kepentingan Para Pembanding Yang Permohonan Bandingnya Tidak Dapat Diterima Itu

| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
121 views
41 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
YURISPRUDENSI 1971

Putusan Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri Harus Dibatalkan Karena Pada Waktu Putusan Pengadilan Negeri Diucapkan Sebenarnya Belumlah Jelas Siapa Ahli Waris Tergugat Asal Yang Akan Meneruskan Kedudukannya Sebagai Tergugat Asal

| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
138 views
90 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
YURISPRUDENSI 1971

Gugatan Untuk Memperoleh Perceraian Yang Diajukan Oleh Pihak-Pihak Yang Dahulu Termasuk Golongan Eropa Dan Timur Asing Dapat Didasarkan Atas Pasal 53 Hoci Yang Tidak Membedakan Antara Permohonan Untuk Mendapat Izin Untuk Mengajukan Gugatan Perceraian Dan Gugatan Perceraian Itu Sendiri

| Sekretariat Lembaga Negara Mahkamah Agung
185 views
120 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document

Sertifikasi BNSP Resmi & Terpercaya dari Ratusan LSP

SPA THERAPIST SENIOR SKM/0945/00019/2/2020/6 Bidang Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Sektor Aktivitas Jasa Lainnya

Sertifikat BNSP SPA THERAPIST SENIOR

Bidang Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya

Sektor Aktivitas Jasa Lainnya

Baca Selengkapnya
SPA Therapist Junior SKM/0945/00019/2/2017/5 Bidang Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Sektor Aktivitas Jasa Lainnya

Sertifikat BNSP SPA Therapist Junior

Bidang Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya

Sektor Aktivitas Jasa Lainnya

Baca Selengkapnya
LAUNDRY ATTENDANT SKM/0945/00009/2/2020/8 Bidang Penyediaan Akomodasi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum

Sertifikat BNSP LAUNDRY ATTENDANT

Bidang Penyediaan Akomodasi

Sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum

Baca Selengkapnya
BELL BOY SKM/0945/00009/2/2020/11 Bidang Penyediaan Akomodasi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum

Sertifikat BNSP BELL BOY

Bidang Penyediaan Akomodasi

Sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum

Baca Selengkapnya
OKUPASI INSTRUKTUR SENIOR SKM/0918/00016/2/2019/6 Bidang Pendidikan Sektor Pendidikan

Sertifikat BNSP OKUPASI INSTRUKTUR SENIOR

Bidang Pendidikan

Sektor Pendidikan

Baca Selengkapnya
FASILITATOR PELATIHAN SKM/0918/00016/3/2019/8 Bidang Pendidikan Sektor Pendidikan

Sertifikat BNSP FASILITATOR PELATIHAN

Bidang Pendidikan

Sektor Pendidikan

Baca Selengkapnya
PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM PELATIHAN SKM/0918/00016/3/2017/2 Bidang Pendidikan Sektor Pendidikan

Sertifikat BNSP PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM PELATIHAN

Bidang Pendidikan

Sektor Pendidikan

Baca Selengkapnya
KKNI kualifikasi 6 Bidang Pelatihan Subbidang Metodologi Pelatihan SKM/0918/00016/1/2019/7 Bidang Pendidikan Sektor Pendidikan

Sertifikat BNSP KKNI kualifikasi 6 Bidang Pelatihan Subbidang Metodologi Pelatihan

Bidang Pendidikan

Sektor Pendidikan

Baca Selengkapnya
KUALIFIKASI 4 PADA BIDANG SUBBIDANG METODOLOGI PELATIHAN SKM/0918/00016/1/2019/5 Bidang Pendidikan Sektor Pendidikan

Sertifikat BNSP KUALIFIKASI 4 PADA BIDANG SUBBIDANG METODOLOGI PELATIHAN

Bidang Pendidikan

Sektor Pendidikan

Baca Selengkapnya
KUALIFIKASI 3 PADA BIDANG PELATIHAN SUBBIDANG METODLOGI PELATIHAN SKM/0918/00016/1/2019/4 Bidang Pendidikan Sektor Pendidikan

Sertifikat BNSP KUALIFIKASI 3 PADA BIDANG PELATIHAN SUBBIDANG METODLOGI PELATIHAN

Bidang Pendidikan

Sektor Pendidikan

Baca Selengkapnya
Reparasi Komponen Utama SKM/1427/00019/3/2018/4 Bidang Reparasi Komputer dan Barang Keperluan Pribadi dan Perlengkapan Rumah Tangga Sektor Aktivitas Jasa Lainnya

Sertifikat BNSP Reparasi Komponen Utama

Bidang Reparasi Komputer dan Barang Keperluan Pribadi dan Perlengkapan Rumah Tangga

Sektor Aktivitas Jasa Lainnya

Baca Selengkapnya
Reparasi Komponen Pendukung SKM/1427/00019/3/2018/3 Bidang Reparasi Komputer dan Barang Keperluan Pribadi dan Perlengkapan Rumah Tangga Sektor Aktivitas Jasa Lainnya

Sertifikat BNSP Reparasi Komponen Pendukung

Bidang Reparasi Komputer dan Barang Keperluan Pribadi dan Perlengkapan Rumah Tangga

Sektor Aktivitas Jasa Lainnya

Baca Selengkapnya