Institution: Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN

Refine Search

Document Type

Publication Year

Institution

10 documents found
Sort by:
Newest first Oldest first Title A-Z Most downloaded Most viewed
PERATURAN PRESIDEN 2012

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KROASIA TENTANG PENGHINDARAN PAJAKBERGANDA YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME)

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
64 views
6 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
PERATURAN PRESIDEN 2012

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THEASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (PERSETUJUAN TENTANGKEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN PERHIMPUNANBANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA)

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
63 views
6 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
PERATURAN PRESIDEN 2012

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KEMITRAAN DAN KERJA SAMA MENYELURUH ANTARA REPUBLIK INDONESIA, DI SATU PIHAK, DAN KOMUNITAS EROPA BESERTA NEGARA-NEGARA ANGGOTANYA, DI PIHAK LAINNYA (FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE PARTNERSHIP AND COOPERATION BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA, OF THE ONE PART, AND THE EUROPEAN COMMUNITY AND ITS MEMBER STATES, OF THE OTHER PART)

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
66 views
5 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
PERATURAN PRESIDEN 2012

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG KOMITE EKONOMI NASIONAL

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
78 views
6 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
PERATURAN PRESIDEN 2012

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ZIMBABWE FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND CAPITAL GAINS (PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ZIMBABWE UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAKYANG BERHUBUNGAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN ATAS KEUNTUNGAN PEMINDAHTANGANAN HARTA)

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
60 views
6 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
PERATURAN PRESIDEN 2012

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLEâ????S REPUBLIC OF CHINA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTIONOF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME (PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH HONG KONG WILAYAH ADMINISTRATIF KHUSUSREPUBLIK RAKYAT CHINA UNTUK PENGHINDARAN PENGENAAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN) BESERTA PROTOKOLNYA

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
85 views
6 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
PERATURAN PRESIDEN 2012

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 2012 TENTANG GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PORNOGRAFI

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
70 views
5 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
PERATURAN PRESIDEN 2012

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG CETAK BIRU PENGEMBANGAN SISTEM LOGISTIK NASIONAL

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
240 views
7 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
PERATURAN PRESIDEN 2012

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SURINAME TENTANG PENGHINDARAN PAJAKBERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OFINDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SURINAME FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME)

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
62 views
6 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
PERATURAN PRESIDEN 2012

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG PULAU JAWA-BALI

| Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN
81 views
7 downloads
Indexed: 11 May 2025
View Document
Page 903 of 1110, showing 10 records out of 11099

Sertifikasi BNSP Resmi & Terpercaya dari Ratusan LSP

SPA THERAPIST SENIOR SKM/0945/00019/2/2020/6 Bidang Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Sektor Aktivitas Jasa Lainnya

Sertifikat BNSP SPA THERAPIST SENIOR

Bidang Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya

Sektor Aktivitas Jasa Lainnya

Baca Selengkapnya
SPA Therapist Junior SKM/0945/00019/2/2017/5 Bidang Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Sektor Aktivitas Jasa Lainnya

Sertifikat BNSP SPA Therapist Junior

Bidang Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya

Sektor Aktivitas Jasa Lainnya

Baca Selengkapnya
LAUNDRY ATTENDANT SKM/0945/00009/2/2020/8 Bidang Penyediaan Akomodasi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum

Sertifikat BNSP LAUNDRY ATTENDANT

Bidang Penyediaan Akomodasi

Sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum

Baca Selengkapnya
BELL BOY SKM/0945/00009/2/2020/11 Bidang Penyediaan Akomodasi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum

Sertifikat BNSP BELL BOY

Bidang Penyediaan Akomodasi

Sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum

Baca Selengkapnya
OKUPASI INSTRUKTUR SENIOR SKM/0918/00016/2/2019/6 Bidang Pendidikan Sektor Pendidikan

Sertifikat BNSP OKUPASI INSTRUKTUR SENIOR

Bidang Pendidikan

Sektor Pendidikan

Baca Selengkapnya
FASILITATOR PELATIHAN SKM/0918/00016/3/2019/8 Bidang Pendidikan Sektor Pendidikan

Sertifikat BNSP FASILITATOR PELATIHAN

Bidang Pendidikan

Sektor Pendidikan

Baca Selengkapnya
PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM PELATIHAN SKM/0918/00016/3/2017/2 Bidang Pendidikan Sektor Pendidikan

Sertifikat BNSP PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM PELATIHAN

Bidang Pendidikan

Sektor Pendidikan

Baca Selengkapnya
KKNI kualifikasi 6 Bidang Pelatihan Subbidang Metodologi Pelatihan SKM/0918/00016/1/2019/7 Bidang Pendidikan Sektor Pendidikan

Sertifikat BNSP KKNI kualifikasi 6 Bidang Pelatihan Subbidang Metodologi Pelatihan

Bidang Pendidikan

Sektor Pendidikan

Baca Selengkapnya
KUALIFIKASI 4 PADA BIDANG SUBBIDANG METODOLOGI PELATIHAN SKM/0918/00016/1/2019/5 Bidang Pendidikan Sektor Pendidikan

Sertifikat BNSP KUALIFIKASI 4 PADA BIDANG SUBBIDANG METODOLOGI PELATIHAN

Bidang Pendidikan

Sektor Pendidikan

Baca Selengkapnya
KUALIFIKASI 3 PADA BIDANG PELATIHAN SUBBIDANG METODLOGI PELATIHAN SKM/0918/00016/1/2019/4 Bidang Pendidikan Sektor Pendidikan

Sertifikat BNSP KUALIFIKASI 3 PADA BIDANG PELATIHAN SUBBIDANG METODLOGI PELATIHAN

Bidang Pendidikan

Sektor Pendidikan

Baca Selengkapnya
Reparasi Komponen Utama SKM/1427/00019/3/2018/4 Bidang Reparasi Komputer dan Barang Keperluan Pribadi dan Perlengkapan Rumah Tangga Sektor Aktivitas Jasa Lainnya

Sertifikat BNSP Reparasi Komponen Utama

Bidang Reparasi Komputer dan Barang Keperluan Pribadi dan Perlengkapan Rumah Tangga

Sektor Aktivitas Jasa Lainnya

Baca Selengkapnya
Reparasi Komponen Pendukung SKM/1427/00019/3/2018/3 Bidang Reparasi Komputer dan Barang Keperluan Pribadi dan Perlengkapan Rumah Tangga Sektor Aktivitas Jasa Lainnya

Sertifikat BNSP Reparasi Komponen Pendukung

Bidang Reparasi Komputer dan Barang Keperluan Pribadi dan Perlengkapan Rumah Tangga

Sektor Aktivitas Jasa Lainnya

Baca Selengkapnya