Arbitrase menjadi pilihan utama dalam penyelesaian sengketa bisnis karena prosesnya yang privat, final, dan relatif cepat. Untuk perusahaan multinasional, kontrak investasi, atau mitra asing, memahami prosedur arbitrase internasional dan domestik sangat krusial agar hasilnya efektif dan mengikat. Kesalahan Teknis dalam menjalankan prosedur bisa menyebabkan putusan tidak dieksekusi, menimbulkan kerugian miliaran hingga reputasi rusak.
Berdasarkan pengalaman hukum lebih dari tiga dekade, konflik arbitrase bukan sekadar soal substansi hukum, tetapi manajemen dokumen, eksekuatur, dan compliance formal yang ketat. Artikel ini menguraikan apa itu arbitrase domestik vs internasional, mengapa perbedaan prosedur penting, dan bagaimana perusahaan harus berhati-hati dalam mempersiapkan pendaftaran, pengajuan eksekusi, hingga pembatalan jika terjadi sengketa hukum. Dukungan hukum profesional adalah kunci pengamanan risiko bisnis yang nyata.
Panduan Hukum Bisnis Gratis
10 Hal Hukum yang Wajib Diketahui Setiap Pelaku Usaha — unduh gratis, langsung ke email Anda.
Tanpa spam. Berhenti berlangganan kapan saja.
Apa itu Arbitrase Domestik dan Internasional?
Arbitrase Domestik
Merujuk pada arbitrase yang dilakukan di dalam wilayah Indonesia oleh arbiter lokal atau lembaga arbitrase nasional. Diatur oleh UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Putusan bersifat final dan bisa dieksekusi oleh Pengadilan Negeri sesuai domisili pihak termohon eksekusi (Pasal 59). Eksekusi dilakukan jika formalitas sesuai (Pasal 65?69).
Arbitrase Internasional
Berlaku jika putusan dibuat oleh arbiter di luar Indonesia atau dianggap internasional oleh hukum Indonesia (Pasal 1 angka 14 PERMA 3/2023 serta Putusan MK 100/PUU?XXII/2024).
Eksekusi memerlukan pendaftaran di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan pengajuan eksekuatur sesuai UU 30/1999 Pasal 66–69, serta Perma 3/2023.
Perbedaan Utama dalam Praktik
Arbitrase internasional lebih kompleks: butuh autentikasi dokumen asing, penerjemahan resmi, surat kuasa arbiter, dan surat diplomatik RI sebagai Syarat pendaftaran dan eksekuatur (Pasal 7 PERMA 3/2023).
Eksekusi internasional bersifat final and binding dan tidak bisa dibatalkan di Indonesia kecuali jika alasan kuat di negara tempat putusan dikeluarkan (Pasal V NY Convention dan Pasal 70 UU 30/1999).
Prosedur Arbitrase Domestik di Indonesia
Pendirian dan Perjanjian Arbitrase
Para pihak harus membuat perjanjian tertulis yang menyatakan sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase domestik. Kesepakatan ini mencakup pilihan lembaga, jumlah arbiter, dan lex arbitri (hukum yang dipakai).
Tanpa klausul ini, pengadilan negeri dapat menolak arbitrase dan memaksa penyelesaian melalui peradilan umum.
Tahapan Arbitrase dan Penetapan Arbiter
Setelah perjanjian, pihak menunjuk arbiter (satu atau tiga), lalu menjalani hearing, pemeriksaan bukti, dan penetapan putusan. Putusan ini akan menjadi dasar eksekusi formal.
Putusan domestik bersifat final, binding, dan tidak dapat diajukan banding, kasasi, maupun PK (Pasal 70). Namun pembatalan dapat diajukan jika ada cacat formal yang signifikan.
Eksekusi Putusan Arbitrase Domestik
Putusan diajukan ke Pengadilan Negeri domisili termohon, Ketua PN memeriksa formalitas (adanya perjanjian, bidang Perdagangan, ketertiban umum). Bila lengkap, izin eksekusi dikeluarkan.
Ketua PN tidak menguji substansi putusan, hanya aspek prosedural formal. Jika disetujui, putusan berubah menjadi putusan pengadilan yang dapat dieksekusi sesuai HIR atau Rbg.
Prosedur Arbitrase Internasional di Indonesia
Pendaftaran Putusan Internasional
Arbiter atau kuasanya mendaftar putusan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perlu dokumen asli/lembali autentik, terjemahan ke Bahasa Indonesia, dan surat keterangan diplomatik RI (Pasal 7 PERMA 3/2023).
Kesalahan pada legalisasi atau penerjemahan bisa menyebabkan penolakan di tahap awal.
Permintaan Eksekuatur
Jika pihak tidak menjalankan voluntarily putusan arbitrase, maka termohon mengajukan permohonan eksekuatur kepada Ketua PN Jakarta Pusat (Pasal 16 PERMA 3/2023).
Data harus lengkap meliputi: putusan arbitral, perjanjian arbitrase, surat diplomatik, dan dokumentasi legalisasi.
Pembatalan Putusan Internasional (Annulment)
Pengadilan Indonesia hanya dapat membatalkan jika negara tempat arbitrase sebagai competent authority di negara tersebut. Jika lex arbitri di Inggris atau Swiss, pengadilan di sana mempunyai otoritas utama untuk annulment (Pasal V Konvensi New York).
Indonesia hanya memiliki kewenangan terbatas, dan KSMA telah menegaskan ketidakberwenangan tersebut dalam Putusan MK No. 100/2024.
Pencegahan Risiko dan Praktik Terbaik untuk Perusahaan
Fragmetasi kontrak arbitrase yang jelas
Tuliskan klausul arbitrase secara teliti: tetapkan lembaga arbitrase (BANI, SIAC, ICC), tempat arbitrase, lex arbitri, dan bahasa kontrak.
Kekeliruan dalam klausul arbitrase bisa membuat putusan tidak bisa diproses di pengadilan.
Audit dokumen dan compliance sebelum arbitrase
Pastikan legalitas kontrak, bukti perjanjian, sertifikasi badan usaha, NIB, portofolio proyek, serta compliance administratif terpenuhi sebelum uji arbitrase.
Kesiapan dokumentasi mengurangi risiko penolakan formalitas dalam proses eksekusi.
Gunakan penasihat arbitrase dan arbiter bersertifikat
Memilih lembaga dan arbiter yang diakui secara internasional (misalnya ICC atau SIAC) dan memahami konteks Indonesia meminimalkan risiko sengketa prosedur.
Law firm dengan pengalaman litigasi internasional akan membantu penyusunan argumen hukum lebih matang.
Contoh Kasus Arbitrase di Indonesia
Pemerintah Indonesia vs CMP & PMP Ltd
Pemerintah berhasil memenangkan sengketa arbitrase investasi bilateral sejak 2010 hingga 2019 terkait BIT RI-UK dan RI-Australia. Arbitrase bersifat internasional dan hasilnya dieksekusi tanpa pembatalan di Indonesia.
Keberhasilan ini mencerminkan penanganan dokumen, argumentasi hukum, dan diplomasi hukum yang solid.
Kasus PT Daya Mandiri vs Sueg AG (LCIA)
Pihak lokal mengajukan pembatalan di Indonesia namun pengadilan menolak karena arbitrase berpusat di Jenewa dan hukum yang diterapkan bukan lex Indonesia. Ini menegaskan bahwa pengadilan RI tidak memiliki keterkaitan hukum atas putusan asing.
Perusahaan harus memahami seat dan hukum substansi agar strategi annulment tidak SIA-sia.
Checklist Langkah Hukum untuk Eksekusi Arbitrase
- Tentukan tipe arbitrase dan lex arbitri secara eksplisit dalam kontrak.
- Lengkapi dokumen perjanjian, legalisasi, dan terjemahan jika internasional.
- Pilih lembaga arbitrase serta arbiter yang kredibel dan berpengalaman.
- Pastikan Persiapan sebelum hearing: portofolio, bukti transaksi, witness statement.
- Saat pendaftaran di PN: kirim arsip asli, surat kuasa, surat diplomatik, dan salinan sah.
- Pengajuan eksekuatur: somasi formal bila pihak tidak sukarela menjalankan putusan.
- Siapkan tim hukum untuk menghadapi potensi annulment: identifikasi jurisdiction provider.
Kesimpulan: Mengapa Pemahaman Prosedur Itu Krusial?
Prosedur arbitrase internasional dan domestik di Indonesia dirancang untuk menjamin finalitas, kecepatan, dan kepastian hukum. Namun kekuatan hukum final and binding hanya berlaku jika semua prosedur formal dipenuhi dengan cermat. Kesalahan seperti miskomunikasi seat, kurangnya legalisasi dokumen asing, atau inkonsistensi klausul arbitrase bisa membuat putusan berakhir nihil.
Bagi pemegang saham, direksi, atau pemilik perusahaan, perlunya mitigasi risiko hukum melalui struktur kontrak yang solid, dokumentasi lengkap, dan penasihat hukum profesional sangat mutlak. Pengalaman kasus seperti CMP Ltd maupun LCIA menunjukkan bahwa kesiapan hukum dan eksekusi di pengadilan lokal memainkan peran kritikal dalam menjamin penerapan putusan arbitrase.
