Pesan Dokumen Hukum
Online, Cepat & Terpercaya
Pilih layanan, lengkapi dokumen, bayar, dan terima hasil kerja advokat profesional langsung ke email Anda. Tanpa antri, tanpa repot.
Pilih Layanan
Pilih jenis dokumen yang Anda butuhkan
Isi Formulir
Lengkapi kebutuhan & unggah dokumen
Bayar
Transfer bank, VA, atau e-wallet
Terima Dokumen
Advokat mengerjakan & mengirim hasil
Katalog Layanan Hukum
Semua layanan dikerjakan oleh advokat bersertifikat & terverifikasi
Perjanjian Kerjasama Bisnis (PKS)
Perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan kegiatan bisnis bersama.
Perjanjian Jual Beli
Dokumen perjanjian untuk menjamin keamanan transaksi antara penjual dan pembeli.
Perjanjian Pengadaan Barang
Dokumen perjanjian untuk menyediakan barang dalam kurun waktu tertentu secara berkelanjutan.
Perjanjian Pengadaan Jasa
Dokumen perjanjian untuk menyediakan layanan jasa dalam kurun waktu tertentu.
Perjanjian Distributor
Mengatur kegiatan produsen dan distributor dalam memasarkan dan menjual produk ke konsumen.
Perjanjian Supplier
Mengatur kesepakatan memasok barang ke perusahaan secara terus menerus dan berkelanjutan.
Perjanjian Waralaba / Franchise
Melindungi hak pemilik merek dagang dan pihak yang akan menggunakan merek dagang tersebut.
Perjanjian Kemitraan (Partnership Agreement)
Melindungi hubungan kerjasama jangka panjang antara perusahaan dengan mitra bisnis.
Perjanjian Jasa Konsultan
Mengatur hak dan kewajiban antara konsultan (pajak, hukum, pemasaran, IT, dsb) dengan klien.
Perjanjian Penjualan & Pemasaran (Sales Agency)
Mengatur kesepakatan kerjasama penjualan dan pembagian komisi dengan agen/pihak eksternal.
Perjanjian Pengoperasian (Operasional Proyek)
Mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam menjalankan suatu proyek pekerjaan bersama.
Perjanjian Utang Piutang
Sebagai bukti kegiatan utang piutang dan untuk mengurangi segala risiko yang mungkin terjadi.
Perjanjian Sewa Menyewa Tempat
Untuk melindungi kegiatan kerjasama sewa menyewa ruang, gedung, atau properti komersial.
Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan
Untuk melindungi kegiatan kerjasama sewa menyewa alat, kendaraan, atau mesin.
Perjanjian Lisensi Perangkat Lunak (Software License Agreement)
Mengatur penggunaan software secara legal dan hak-hak pembeli/pengguna atas perangkat lunak.
Perjanjian Pinjam Meminjam (Fintech P2P)
Perjanjian antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, sesuai persyaratan perizinan fintech OJK.
Perjanjian Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman (Fintech)
Mengatur hubungan antara platform fintech (penyelenggara) dengan pemberi pinjaman (lender).
Syarat & Ketentuan Pengguna (Terms of Service)
Mengatur tata cara penggunaan website atau aplikasi beserta seluruh layanan di dalamnya.
Kebijakan Privasi (Privacy Policy)
Memberikan transparansi kepada pengguna tentang cara perusahaan mengumpulkan dan mengelola data pribadi.
Surat Penagihan Pembayaran
Surat resmi untuk menagih pembayaran kepada pelanggan atau debitur yang belum memenuhi kewajibannya.
Surat Permohonan Penangguhan Pembayaran
Surat resmi untuk memohon penundaan pembayaran kepada kreditur karena alasan tertentu.
Perjanjian Investasi Bagi Hasil
Melindungi hak investor dan pemilik bisnis dalam skema investasi bagi hasil (profit sharing).
Perjanjian Antar Pemegang Saham (Shareholders Agreement)
Mengatur hak dan kewajiban pemegang saham dalam perusahaan, di luar ketentuan Anggaran Dasar.
Term Sheet / MOU Investasi
Dokumen awal yang merangkum pokok-pokok kesepakatan investasi sebelum perjanjian definitif dibuat.
Perjanjian Convertible Note
Instrumen investasi awal yang dapat dikonversi menjadi saham pada saat funding berikutnya.
Due Diligence Legal (Pemeriksaan Hukum Perusahaan)
Pemeriksaan dan analisis menyeluruh atas kondisi hukum perusahaan untuk keperluan investasi atau akuisisi.
Kontrak Karyawan PKWTT (Karyawan Tetap)
Perjanjian kerja waktu tidak tertentu antara perusahaan dengan karyawan tetap.
Kontrak Karyawan PKWT (Karyawan Kontrak / Freelance)
Perjanjian kerja waktu tertentu antara perusahaan dengan karyawan kontrak atau pekerja lepas.
Peraturan Perusahaan (Company Regulation)
Pedoman internal perusahaan yang mengatur kewajiban, tata tertib, dan sanksi bagi karyawan.
Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
Perjanjian antara serikat pekerja dan pengusaha yang mengatur syarat-syarat kerja secara kolektif.
Perjanjian Non-Kompetisi & Kerahasiaan Karyawan
Perjanjian yang melarang karyawan bekerja di perusahaan kompetitor dan membocorkan rahasia dagang.
Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
Surat resmi pengakhiran hubungan kerja yang sesuai ketentuan UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja.
Surat Peringatan Karyawan (SP1/SP2/SP3)
Surat peringatan resmi kepada karyawan yang melakukan pelanggaran tata tertib perusahaan.
Perjanjian Outsourcing / Alih Daya
Perjanjian antara perusahaan pemberi kerja dan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja outsourcing.
Non-Disclosure Agreement (NDA)
Perjanjian yang melarang penyebaran informasi rahasia perusahaan kepada pihak luar.
Pendaftaran Merek Dagang
Layanan pendaftaran merek dagang ke DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) Kemenkumham.
Surat Keberatan Permohonan Merek (Oposisi Merek)
Mengajukan keberatan secara tertulis ke DJKI karena pihak lain mendaftarkan merek yang sama atau mirip.
Perjanjian Lisensi Merek
Perjanjian pemberian izin penggunaan merek dagang kepada pihak lain secara sah dan terkontrol.
Perjanjian Pengalihan Hak Cipta
Perjanjian resmi untuk mengalihkan kepemilikan hak cipta dari pencipta kepada pihak lain.
Perjanjian Karya Cipta Karyawan (Work-for-Hire)
Perjanjian yang memastikan karya yang dibuat karyawan selama bekerja menjadi milik perusahaan.
Opini Hukum Kekayaan Intelektual
Analisis hukum tertulis atas potensi pelanggaran atau perlindungan hak kekayaan intelektual.
Pendirian PT (Perseroan Terbatas)
Pengurusan legalitas pendirian Perseroan Terbatas baru secara lengkap.
Pendirian CV (Commanditaire Vennootschap)
Pengurusan legalitas pendirian CV untuk usaha skala kecil hingga menengah.
Keputusan Sirkuler Pemegang Saham
Pengambilan keputusan pemegang saham yang mengikat tanpa harus mengadakan RUPS tatap muka.
Surat Permintaan Pengadaan RUPS
Surat resmi dari pemegang saham untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS kepada Direksi.
Surat Panggilan RUPS
Surat undangan resmi kepada seluruh pemegang saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham.
Perubahan Anggaran Dasar PT
Pengurusan perubahan Anggaran Dasar PT untuk perubahan nama, modal, direksi/komisaris, atau kegiatan usaha.
Opini Hukum Korporasi (Legal Opinion)
Pendapat hukum tertulis atas suatu rencana transaksi, aksi korporasi, atau permasalahan bisnis.
Review Kontrak & Perjanjian Bisnis
Penelaahan menyeluruh atas draf kontrak atau perjanjian bisnis yang sudah ada, lengkap dengan analisis risiko.
Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Properti
Perjanjian pengikatan jual beli properti (rumah, tanah, apartemen) sebelum AJB di hadapan PPAT.
Perjanjian Sewa Menyewa Properti (Rumah/Ruko/Kios)
Perjanjian sewa menyewa properti hunian atau komersial yang melindungi hak pemilik dan penyewa.
Surat Kuasa Jual Properti
Surat kuasa khusus yang memberikan wewenang kepada pihak lain untuk menjual properti atas nama pemilik.
Opini Hukum Properti (Legal Due Diligence Properti)
Pemeriksaan dan analisis hukum atas status kepemilikan dan keabsahan dokumen properti sebelum transaksi.
Perjanjian Kerjasama Bangun Bagi (Build & Share)
Perjanjian kerjasama antara pemilik tanah dan pengembang untuk membangun dan membagi hasil properti.
Perjanjian Pranikah (Prenuptial Agreement)
Perjanjian pisah harta yang dibuat sebelum pernikahan untuk melindungi aset masing-masing pihak.
Surat Wasiat (Testament)
Dokumen wasiat yang mengatur pembagian harta warisan sesuai kehendak pemberi wasiat.
Dokumen Pembagian Waris
Penyusunan dokumen hukum untuk mengatur pembagian harta warisan di antara para ahli waris.
Surat Perjanjian Pemeliharaan Anak (Custody Agreement)
Perjanjian yang mengatur hak asuh, kewajiban alimentasi, dan jadwal kunjungan anak pasca perceraian.
Surat Kuasa Waris
Surat kuasa khusus yang diberikan ahli waris kepada pihak tertentu untuk mengurus hak warisnya.
Surat Somasi (Demand Letter)
Surat teguran resmi berkekuatan hukum kepada pihak yang wanprestasi atau melakukan perbuatan melawan hukum.
Surat Kuasa Umum
Surat kuasa yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk bertindak atas nama pemberi kuasa secara umum.
Surat Kuasa Khusus (untuk Perkara Hukum)
Surat kuasa khusus yang diberikan kepada advokat untuk mewakili klien dalam perkara hukum tertentu.
Surat Perjanjian Perdamaian (Akta Dading)
Perjanjian penyelesaian sengketa secara damai (di luar pengadilan) yang mengikat kedua belah pihak.
Surat Pernyataan Bersedia Membayar Hutang
Surat pernyataan resmi dari debitur yang mengakui hutang dan bersedia melunasinya sesuai jadwal.
Surat Bantahan / Sanggahan Hukum
Surat resmi untuk membantah klaim atau tuduhan hukum dari pihak lain secara tertulis.
Surat Pengaduan ke Instansi (OJK, BPSK, Polisi, dll)
Surat pengaduan resmi kepada instansi berwenang atas pelanggaran hukum yang dialami.
Tidak ada layanan yang sesuai dengan pencarian Anda.
Reset pencarianDokumen hukum untuk mendukung kegiatan operasional dan transaksi bisnis sehari-hari, termasuk perjanjian kerjasama, jual beli, sewa, dan penagihan.
Perjanjian Kerjasama Bisnis (PKS)
Perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan kegiatan bisnis bersama.
Perjanjian Jual Beli
Dokumen perjanjian untuk menjamin keamanan transaksi antara penjual dan pembeli.
Perjanjian Pengadaan Barang
Dokumen perjanjian untuk menyediakan barang dalam kurun waktu tertentu secara berkelanjutan.
Perjanjian Pengadaan Jasa
Dokumen perjanjian untuk menyediakan layanan jasa dalam kurun waktu tertentu.
Perjanjian Distributor
Mengatur kegiatan produsen dan distributor dalam memasarkan dan menjual produk ke konsumen.
Perjanjian Supplier
Mengatur kesepakatan memasok barang ke perusahaan secara terus menerus dan berkelanjutan.
Perjanjian Waralaba / Franchise
Melindungi hak pemilik merek dagang dan pihak yang akan menggunakan merek dagang tersebut.
Perjanjian Kemitraan (Partnership Agreement)
Melindungi hubungan kerjasama jangka panjang antara perusahaan dengan mitra bisnis.
Perjanjian Jasa Konsultan
Mengatur hak dan kewajiban antara konsultan (pajak, hukum, pemasaran, IT, dsb) dengan klien.
Perjanjian Penjualan & Pemasaran (Sales Agency)
Mengatur kesepakatan kerjasama penjualan dan pembagian komisi dengan agen/pihak eksternal.
Perjanjian Pengoperasian (Operasional Proyek)
Mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam menjalankan suatu proyek pekerjaan bersama.
Perjanjian Utang Piutang
Sebagai bukti kegiatan utang piutang dan untuk mengurangi segala risiko yang mungkin terjadi.
Perjanjian Sewa Menyewa Tempat
Untuk melindungi kegiatan kerjasama sewa menyewa ruang, gedung, atau properti komersial.
Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan
Untuk melindungi kegiatan kerjasama sewa menyewa alat, kendaraan, atau mesin.
Perjanjian Lisensi Perangkat Lunak (Software License Agreement)
Mengatur penggunaan software secara legal dan hak-hak pembeli/pengguna atas perangkat lunak.
Perjanjian Pinjam Meminjam (Fintech P2P)
Perjanjian antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, sesuai persyaratan perizinan fintech OJK.
Perjanjian Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman (Fintech)
Mengatur hubungan antara platform fintech (penyelenggara) dengan pemberi pinjaman (lender).
Syarat & Ketentuan Pengguna (Terms of Service)
Mengatur tata cara penggunaan website atau aplikasi beserta seluruh layanan di dalamnya.
Kebijakan Privasi (Privacy Policy)
Memberikan transparansi kepada pengguna tentang cara perusahaan mengumpulkan dan mengelola data pribadi.
Surat Penagihan Pembayaran
Surat resmi untuk menagih pembayaran kepada pelanggan atau debitur yang belum memenuhi kewajibannya.
Surat Permohonan Penangguhan Pembayaran
Surat resmi untuk memohon penundaan pembayaran kepada kreditur karena alasan tertentu.
Dokumen hukum untuk melindungi kegiatan investasi, mengatur hak investor, pemegang saham, dan mitra bisnis dari risiko perselisihan.
Perjanjian Investasi Bagi Hasil
Melindungi hak investor dan pemilik bisnis dalam skema investasi bagi hasil (profit sharing).
Perjanjian Antar Pemegang Saham (Shareholders Agreement)
Mengatur hak dan kewajiban pemegang saham dalam perusahaan, di luar ketentuan Anggaran Dasar.
Term Sheet / MOU Investasi
Dokumen awal yang merangkum pokok-pokok kesepakatan investasi sebelum perjanjian definitif dibuat.
Perjanjian Convertible Note
Instrumen investasi awal yang dapat dikonversi menjadi saham pada saat funding berikutnya.
Due Diligence Legal (Pemeriksaan Hukum Perusahaan)
Pemeriksaan dan analisis menyeluruh atas kondisi hukum perusahaan untuk keperluan investasi atau akuisisi.
Dokumen hukum untuk mengatur hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan, mulai dari kontrak hingga peraturan internal perusahaan.
Kontrak Karyawan PKWTT (Karyawan Tetap)
Perjanjian kerja waktu tidak tertentu antara perusahaan dengan karyawan tetap.
Kontrak Karyawan PKWT (Karyawan Kontrak / Freelance)
Perjanjian kerja waktu tertentu antara perusahaan dengan karyawan kontrak atau pekerja lepas.
Peraturan Perusahaan (Company Regulation)
Pedoman internal perusahaan yang mengatur kewajiban, tata tertib, dan sanksi bagi karyawan.
Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
Perjanjian antara serikat pekerja dan pengusaha yang mengatur syarat-syarat kerja secara kolektif.
Perjanjian Non-Kompetisi & Kerahasiaan Karyawan
Perjanjian yang melarang karyawan bekerja di perusahaan kompetitor dan membocorkan rahasia dagang.
Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
Surat resmi pengakhiran hubungan kerja yang sesuai ketentuan UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja.
Surat Peringatan Karyawan (SP1/SP2/SP3)
Surat peringatan resmi kepada karyawan yang melakukan pelanggaran tata tertib perusahaan.
Perjanjian Outsourcing / Alih Daya
Perjanjian antara perusahaan pemberi kerja dan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja outsourcing.
Dokumen hukum untuk melindungi aset intelektual perusahaan seperti merek, hak cipta, paten, dan informasi rahasia bisnis.
Non-Disclosure Agreement (NDA)
Perjanjian yang melarang penyebaran informasi rahasia perusahaan kepada pihak luar.
Pendaftaran Merek Dagang
Layanan pendaftaran merek dagang ke DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) Kemenkumham.
Surat Keberatan Permohonan Merek (Oposisi Merek)
Mengajukan keberatan secara tertulis ke DJKI karena pihak lain mendaftarkan merek yang sama atau mirip.
Perjanjian Lisensi Merek
Perjanjian pemberian izin penggunaan merek dagang kepada pihak lain secara sah dan terkontrol.
Perjanjian Pengalihan Hak Cipta
Perjanjian resmi untuk mengalihkan kepemilikan hak cipta dari pencipta kepada pihak lain.
Perjanjian Karya Cipta Karyawan (Work-for-Hire)
Perjanjian yang memastikan karya yang dibuat karyawan selama bekerja menjadi milik perusahaan.
Opini Hukum Kekayaan Intelektual
Analisis hukum tertulis atas potensi pelanggaran atau perlindungan hak kekayaan intelektual.
Dokumen hukum untuk kebutuhan pengambilan keputusan korporasi, RUPS, dan administrasi internal perusahaan.
Pendirian PT (Perseroan Terbatas)
Pengurusan legalitas pendirian Perseroan Terbatas baru secara lengkap.
Pendirian CV (Commanditaire Vennootschap)
Pengurusan legalitas pendirian CV untuk usaha skala kecil hingga menengah.
Keputusan Sirkuler Pemegang Saham
Pengambilan keputusan pemegang saham yang mengikat tanpa harus mengadakan RUPS tatap muka.
Surat Permintaan Pengadaan RUPS
Surat resmi dari pemegang saham untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS kepada Direksi.
Surat Panggilan RUPS
Surat undangan resmi kepada seluruh pemegang saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham.
Perubahan Anggaran Dasar PT
Pengurusan perubahan Anggaran Dasar PT untuk perubahan nama, modal, direksi/komisaris, atau kegiatan usaha.
Opini Hukum Korporasi (Legal Opinion)
Pendapat hukum tertulis atas suatu rencana transaksi, aksi korporasi, atau permasalahan bisnis.
Review Kontrak & Perjanjian Bisnis
Penelaahan menyeluruh atas draf kontrak atau perjanjian bisnis yang sudah ada, lengkap dengan analisis risiko.
Dokumen hukum terkait kepemilikan, jual beli, sewa, dan sengketa properti maupun tanah.
Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Properti
Perjanjian pengikatan jual beli properti (rumah, tanah, apartemen) sebelum AJB di hadapan PPAT.
Perjanjian Sewa Menyewa Properti (Rumah/Ruko/Kios)
Perjanjian sewa menyewa properti hunian atau komersial yang melindungi hak pemilik dan penyewa.
Surat Kuasa Jual Properti
Surat kuasa khusus yang memberikan wewenang kepada pihak lain untuk menjual properti atas nama pemilik.
Opini Hukum Properti (Legal Due Diligence Properti)
Pemeriksaan dan analisis hukum atas status kepemilikan dan keabsahan dokumen properti sebelum transaksi.
Perjanjian Kerjasama Bangun Bagi (Build & Share)
Perjanjian kerjasama antara pemilik tanah dan pengembang untuk membangun dan membagi hasil properti.
Dokumen hukum untuk urusan perkawinan, perceraian, waris, wasiat, dan hak asuh anak.
Perjanjian Pranikah (Prenuptial Agreement)
Perjanjian pisah harta yang dibuat sebelum pernikahan untuk melindungi aset masing-masing pihak.
Surat Wasiat (Testament)
Dokumen wasiat yang mengatur pembagian harta warisan sesuai kehendak pemberi wasiat.
Dokumen Pembagian Waris
Penyusunan dokumen hukum untuk mengatur pembagian harta warisan di antara para ahli waris.
Surat Perjanjian Pemeliharaan Anak (Custody Agreement)
Perjanjian yang mengatur hak asuh, kewajiban alimentasi, dan jadwal kunjungan anak pasca perceraian.
Surat Kuasa Waris
Surat kuasa khusus yang diberikan ahli waris kepada pihak tertentu untuk mengurus hak warisnya.
Surat-surat berkekuatan hukum seperti somasi, surat kuasa, surat peringatan, dan surat permohonan resmi.
Surat Somasi (Demand Letter)
Surat teguran resmi berkekuatan hukum kepada pihak yang wanprestasi atau melakukan perbuatan melawan hukum.
Surat Kuasa Umum
Surat kuasa yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk bertindak atas nama pemberi kuasa secara umum.
Surat Kuasa Khusus (untuk Perkara Hukum)
Surat kuasa khusus yang diberikan kepada advokat untuk mewakili klien dalam perkara hukum tertentu.
Surat Perjanjian Perdamaian (Akta Dading)
Perjanjian penyelesaian sengketa secara damai (di luar pengadilan) yang mengikat kedua belah pihak.
Surat Pernyataan Bersedia Membayar Hutang
Surat pernyataan resmi dari debitur yang mengakui hutang dan bersedia melunasinya sesuai jadwal.
Surat Bantahan / Sanggahan Hukum
Surat resmi untuk membantah klaim atau tuduhan hukum dari pihak lain secara tertulis.
Surat Pengaduan ke Instansi (OJK, BPSK, Polisi, dll)
Surat pengaduan resmi kepada instansi berwenang atas pelanggaran hukum yang dialami.
Cara Pemesanan Dokumen
Proses mudah dan transparan dari awal hingga dokumen selesai diterima
Pilih Layanan
Pilih jenis dokumen yang Anda butuhkan dari katalog layanan kami yang lengkap.
Isi Formulir
Lengkapi formulir pemesanan dan unggah dokumen pendukung yang diperlukan.
Lakukan Pembayaran
Pilih metode pembayaran: transfer bank, virtual account, atau e-wallet.
Terima Dokumen
Advokat mengerjakan dokumen sesuai SLA dan Anda menerima hasilnya secara digital.
Dipercaya Ribuan Klien
YAPLegal.id melayani klien dari seluruh Indonesia
Tim Advokat Kami
Ulasan Klien
"Pendekatan win-win bukan klise di sini; solusi konkret untuk cicilan dan jaminan."
"Sabar mendengar keluh kesah kedua belah pihak sebelum menyusun kesepakatan."
"Profesional sebagai mediator netral; tidak memaksakan solusi yang salah satu pihak tolak keras."
"Jadwal pertemuan fleksibel untuk pelaku usaha yang sibuk — itu nilai plus besar."
"Penyelesaian sengketa kontrak supplier terselesaikan di meja mediasi — hemat waktu dan reputasi."
"Terima kasih YAP Legal dan tim — kami bisa fokus operasi lagi tanpa beban hukum mengganjal."
